Pejabat Hijrah ke Pemprov, 17 Randis di Butur Belum Kembalikan – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Buton Utara

Pejabat Hijrah ke Pemprov, 17 Randis di Butur Belum Kembalikan

kendaripos.fajar.co.id — Surat pemberitahuan agar segera mengembalikan kendaraan dinas (Randis) telah dilayangkan pada 11 pejabat kepala sekolah dan enam pengawas  Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara (Butur). Sayangnya, perintah tersebut diabaikan. Padahal, para tenaga pendidik yang resmi hijrah ke Pemprov Sultra.

Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara (Butur)selaku pemilik aset kendaraan dibuat geram atas sikap tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, Agus Pria Budiana menyayangkan sikap sejumlah kepala sekolah dan pengawas di satuan pendidikan menengah atas yang masih mengusai kendaraan dinas  pasca hijrah ke Pemprov Sultra. Mantan Camat Bonegunu itu menegaskan, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semua kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan kepala sekolah maupun pengawas SMA harus dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing sebagai pemilik aset yang sah.

“Sudah tiga kali saya layangkan surat pemberitahuan, tapi belum ada tindaklanjut. Tentunya, sikap yang ditunjukan tenaga pendidik ini sangat disayangkan dan tak patut untuk dicontoh,” sindir Agus Pria Budiana saat ditemui di ruang kerjanya.

Mantan Staf Bapedda Butur ini mengungkapakan, daftar kepala sekolah dan pengawas yang belum mengembalikan kendaraan dinas, diantaranya Kepala SMA 1 Kulisusu, SMA 2 Kulisusu, SMA 3 Kulisusu, SMK 1 Kulisusu, SMA 1 Bonegunu, SMK 1 Bonegunu, SMK Wakorut dan enam pengawas. Kendati demikian, Agus  tetap  berharap, kepala sekolah dan pengawas yang telah diperingati berkali-kali dapat segera mengembalikan kendaraan dinas yang masih dikuasai sehinggga  penataan aset dapat terinventarisir dengan baik dan dapat didistribusikan ke satuan pendidikan yang membutuhkan. “Surat panggilan kepala kepala sekolah SMA dan pengawas akan saya layangkan  kembali. Persoalan penertiban aset  tak boleh dibuat berlarut-larut harus segera diselesaikan,” tandasnya. (c/had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top