Dianggarkan Rp 7 Miliar, Gubernur Desak Pembebasan Lahan Jembatan Teluk Kendari Dipercepat – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Metro Kendari

Dianggarkan Rp 7 Miliar, Gubernur Desak Pembebasan Lahan Jembatan Teluk Kendari Dipercepat

Material  pembangunan jembatan telah siap di lokasi. Salah satu masalah yang muncul di lapangan menyangkut adanya warga yang belum sepakat terkait ganti rugi lahan. Dok/KP

kendaripos.fajar.co.id — Pembangunan mega proyek Jembatan Teluk Kendari masih terus berlangsung. Hanya saja, menurut Gubernur Sultra, Nur Alam ruang gerak pekerja di lokasi pembangunan masih sangat terbatas. Sebab, masih ada beberapa rumah dan lahan milik warga yang belum dituntaskan kompensasinya.

Dikatakan gubernur dua periode itu, untuk kewajiban Pemprov sudah  selesai dalam hal pembebasan lahan itu dan penjinakan bom-bom bekas perang dunia kedua.  “Jembatan ini sekarang memang dibiayai APBN tetapi sebelum itu, sudah banyak APBD yang kita porsikan kesana, seperti pembebasan lahan, itu sudah kita tuntaskan yang menjadi bagian kita,” ujar mantan Ketua DPW PAN Sultra ini, Senin (29/5) kemarin.

Sementara untuk lahan dan bangunan milik warga yang tersisa, kini sudah menjadi domain daripada balai jalan seperti komitmen bersama sebelumnya. Makanya lanjut dia, Balai jalan juga harus segera menuntaskan tugasnya. “Tolong balai ini supaya kompensasi anggaran pembebasan tanah itu segera disalurkan. Supaya tidak ada lagi bangunan. Supaya bisa leluasa orang membangun,” katanya.

Disisi timur Jembatan Teluk masih kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu bahwa masih banyak lahan warga yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga tanpa pembebasan maka pekerjaan akan terganggu.
“Kita ini sudah capek juga berdebat, karena diatas laut ada sertifikat, tapi sudahlah kalau harus mau pakai pengadilan lagi akan repot. Jangan sampai sudah selesai lebih dulu jembatannya, putusan belum ada. Jadi solusinya segera dibayarkan,” pintanya.

Sayangnya, pasangan Wagub Sultra, Saleh Lasata itu tidak menyebutkan detail data luas lahan yang masih harus dibebaskan itu. “Tolong dipercepat, itu penting sekali,” tegasnya.

Ia berharap pelunasan itu bisa dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir. Dikhawatirkan hal itu akan dibawa-bawa keranah politik. Sebab masa Pilkada sudah tak lama lagi. “Jangan sampai kita disebut-sebut lagi, karena ini sudah bicara politik lagi mau pemilihan gubernur soalnya,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Nur Alam juga meminta agar pada saat pembayaran ganti rugi itu, pemerintah provinsi dilibatkan secara langsung. Sebab yang mengetahui berapa dan siapa saja yang berhak menerima itu adalah provinsi. Gubernur khawatir jangan sampai ada perbedaan harga lahan yang bisa memicu kesalahpahaman antar warga. “Tidak ada bedanya, antara biaya dari APBD dan APBN itu, jangan sampai ada masalah dibelakang,” tegasnya.

Sementara, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XIV Sulteng dan Sultra, Ahmad Cahyadi menuturkan anggaran untuk pembebasan lahan itu sudah disiapkan sebesar Rp 7 miliar. Pihaknya akan segera merealisasikan pembayaran ganti rugi itu. “Sudah siap, dananya Rp 7 miliar,” ujarnya di hadapan Gubernur Nur Alam kemarin. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top