Gaji Honorer Dibayar Nontunai, Pemprov Terapkan Pelayanan Berbasis IT – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Gaji Honorer Dibayar Nontunai, Pemprov Terapkan Pelayanan Berbasis IT

Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abas

kendaripos.fajar.co.id — Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel terus diwujudkan. Birokrasi yang dinahkodai Nur Alam ini selalu mengedepankan pelayanan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) untuk memudahkan pegawai maupun pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam hal pembayaran gaji pegawai misalnya, Pemprov sudah tak menggunakan transaksi tunai lagi. Itu juga kini telah berlaku bagi honorer. Hal itu ditandai dengan keluarnya surat edaran gubernur tertanggal 17 April lalu. Dalam surat tersebut diperintahkan kepada seluruh kepala SKPD untuk meminta honorernya membuka rekening di PT. Bank Sultra.

Gubernur menginstruksikan agar honorarium tenaga honorer untuk Januari-Maret yang akan dibayarkan April ini sudah dapat ditransfer ke rekening masing-masing pegawai tidak tetap itu.  Hal tersebut juga diamini Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas saat ditemui kemarin. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sultra itu mengatakan kebijakan itu diambil oleh gubernur atas pertimbangan bahwa pelayanan saat ini harus berbasis IT. “Tujuannya ini untuk mengantisipasi kalau ada yang tidak aktif, bisa jadi cuma ada nama saja,” ujar Nur Endang Abbas.

Karena transfer gaji itu lanjut Endang tetap berdasar pada rekomendasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Ampra gaji kata Endang tetap harus keluar dari bendahara pengeluaran. “Makanya akan ketahuan (honorer) yang aktif dengan tidak,” tegasnya.

Nur Endang Abbas menambahkan setiap tahun pihaknya rutin melakukan validasi pada honorer itu untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak kerja dengan pemerintah. Dia menyebut saat ini sekira seribu lebih honorer Pemprov termasuk di dalamnya K2 dan pegawai kontrak. “Ada K2 sekitar 900 orang, yang lain pramutamu,” ungkapnya.  Gaji perbulannya rata-rata Rp 1 juta per honorer. Diakui Endang angka itu masih berada dibawah UMR. Namun telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab gaji mereka dibebankan pada APBD. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top