Tak Paham Kelola Dana Desa, Kades di Sultra Rawan di Penjara – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

Tak Paham Kelola Dana Desa, Kades di Sultra Rawan di Penjara

Kepala Dinas PMD Sultra, H. Tasman Taewa ketika memberikan arahan dirakor pemdamping desa. (Foto : Erlyn Ipo/Kendari Pos)

kendaripos.fajar.co.id — Gelontoran dana desa (DD) dari pemerintah pusat sungguh menggiurkan. Bayangkan saja, setiap kepala desa (kades) bisa mengelola hingga Rp 700 juta lebih. Kalau ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), jumlahnya bisa mencapai Rp 1 miliar lebih. Hanya saja, anggaran yang melimpah itu tidak diimbangi dengan pemahaman memadai tentang tata cara pengelolaannya.

Kondisi inilah yang menyebabkan banyak kades dibeberapa kabupaten di Sultra terlilit kasus hukum. Banyak diantara mereka harus duduk di meja pesakitan mempertangung jawabkan perbuatannya. Bahkan, ada yang sampai ke balik jeruji besi. Nah, fenomena inilah yang coba dibenahi Kendari Pos dengan menggelar
Seminar Dana Desa. Kades akan diberi pemahaman memadai tentang tata kelola dana desa supaya aman dari jeratan hukum.

“Kalau mau aman, setiap kades memang harus tahu aturan main dalam pengelolaan DD. Melalui seminar ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan buat mereka,” ungkap Tasman Taewa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sultra, kemarin.

Mantan Kadispora Sultra menjelaskan, penyaluran DD sudah berlangsung dua tahun. Namun masih banyak pengelolaannya yang salah sasaran. Itu dibuktikan dengan adanya kasus penyimpangan DD yang kini diproses hukum. Karena itu penting bagi aparatur desa dan pendampingnya menguasai aturan main dana pusat itu. “Usai pelaksanaan HUT Sultra, kami akan lakukan monitoring dan evaluasi (monev) tentang pengelolaan DD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaannya tepat sasaran,” katanya.

Bukan hanya peruntukan dananya, optimalisasi peran dari pendamping desa juga ikut dievaluasi. Bila tidak maksimal akan berujung pada pemutusan kontrak kerja. “Misalnya pendamping yang jarang tinggal di desa  atau punya pekerjaan ganda itu akan kami evaluasi. Kalau terbukti, bisa saja diajukan PHK,” tegasnya.

Hasil monev lanjut dia, akan dilaporkan ke kementrian desa (kemendes). Nantinya, akan menjadi acuan untuk transfer DD tahun ini. “Monev ini akan dilihat semua aspek pembangunan atau kegiatan di desa yang didanai  lewat DD tersebut. Misalnya, pekerjaan fisik akan melihat kuantitas dan kualitasnya. Demikian juga non fisik tetap memperhatikan laporan pertanggung jawabannya,” terangnya.

Menurut dia, DD tersebut harus betul-betul berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Melalui pemanfaatan fasilitas desa yang dibangun dengan DD itu. Misalnya, jalanan diperbaiki, pembangunan irigasi, talud, drainase dan lainnya. Dia berharap aparatur desa mampu mengejawantahkan amanat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana dana desa itu diprioritaskan untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Sementara untuk prioritas bidang kesehatan dan pendidikan diantaranya, Posyandu dan PAUD.

1 of 2

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top