Anggaran Pilgub Sultra Baru Rp 93 Miliar, KPU Ingin NPHD Diteken Agustus – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

Anggaran Pilgub Sultra Baru Rp 93 Miliar, KPU Ingin NPHD Diteken Agustus

La Ode Abdul Natsir

kendaripos.fajar.co.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (TAPD Sultra) menyepakati anggaran Rp 117 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra 2018 yang dialokasikan melalui APBD Sultra 2017. Namun demikian, kesepakatan tersebut rupanya berubah setelah pertemuan rasionalisasi anggaran antara pemerintah dan KPU menjadi Rp 93 miliar. Makanya, KPU mengusulkan kekurangannya.

Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan, Pilgub 2018 membutuhkan sokongan dana memadai. Anggaran sebesar Rp 93 miliar itu dinilai belum cukup. Olehnya, untuk anggaran tahun 2018 tahun ini, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah. Bahkan, dirinya bersama komisioner yang lain sudah menandatangani perihal itu. “Saya selaku komisioner KPU Sultra sudah menandatangani pengusulan itu dan teman-teman yang lain. Hanya rinciannya itu saya kurang tahu. Tetapi kita minta kekurangannya,” katanya.

Menurut dia, Pilgub tidak boleh tertunda hanya karena ketidakpastian anggaran. Ia berharap anggaran itu harus pasti lebih awal. Olehnya, jika merujuk ke tahapan saat ini, maka Pilgub akan dimulai tahapannya sekira Juli atau Agustus 2017 mendatang. Tapi, pihaknya masih menunggu jadwal tahapan resmi dari KPU RI. “Sudah harus tertampung karena kami tidak ingin tahapan Pilgub 2018 mendatang itu tertunda hanya karena ketidakpastian anggaran. Oleh karena itu, baik kami maupun pemerintah kita sudah menyepakati di awal. NPHD ini menjadi garansi untuk KPU dalam menjalankan tahapan dan pemerintah dalam menyiapkan anggarannya,” ujarnya.

Dijelaskannya, dana sebesar Rp 93 miliar tidak masalah karena kekurangannya pun akan ditambahkan. “Tidak mungkin kekurangannya itu kita paksakan sampai cukup untuk semua tahapan Pilgub. Tentu ada honororarium, pemutahiran data pemilih, sosialisasi, rakor-rakor, rapat secara internal maupun eksternal, perjalanan daerah dan luar daerah,” jelas mantan komisioner KPU Kota Kendari itu.

Dia berharap, NPHD paling lambat dilakukan Agustus mendatang. Karena satu tahun kurang lebih durasi tahapan itu. “Jadi, kalau kita tahapan di Juli 2018 itu pemungutan suara, maka kita sekitaran Agustus itu sudah harus running (jalan), demikian juga NPHD itu sudah,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, dalam mengusulkan anggaran kedepan diharuskan hanya satu kali NPHD saja. (p11/b)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top