Hari Pertama, Calhaj Sultra Belum Lunasi BPIH – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Hari Pertama, Calhaj Sultra Belum Lunasi BPIH

Noer Alya Fitra

kendaripos.fajar.co.id — Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) regular resmi dimulai, kemarin (10/4). Dari total 202.518 calon jamaah yang berhak melunasi BPIH 2017, baru 18.668 orang melunasi di hari pertama. Dalam catatan Kementerian Agama (Kemenag), Sultra belum satupun melakukan pelunasan. “Dari Sultra belum ada yang lunasi BPIH di hari pertama,” ujar Noer Alya Fitra, Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Kendati belum semua daerah, menurut Noer Alya Fitra, jumlah pelunasan itu setara dengan 9,22 persen. Tahun lalu pelunasan hari pertama berkisar 8 persen. “Animo pelunasan di hari pertama ternyata sudah cukup banyak. Sebab sudah dinanti-natikan oleh calon jamaah haji (CJH, red),” ungkapnya.
Pejabat yang akrab disapa Nafit itu menambahkan, tahun ini kuota haji regular mencapai 221 orang. Namun sebagian dialokasikan untuk tim petugas haji daerah (TPHD). Sehingga kuota riil untuk jamaah adalah 202.518 orang. Provinsi Jawa Barat menjadi yang tertinggi pelunasannya dengan mencapai 3.794 orang. Sementara Sulawesi Utara paling sedikit dengan catatan 29 orang.
Evaluasi pelunasan hari pertama, masih ada laporan petugas bank penerima setoran (BPS) yang belum paham betul alur pelunasan. Sebab sosialisasi skema pelunasan dari Kemenag kepada BPS baru dilakukan pekan lalu. “Ada petugas yang masih grogi bertemu dengan jamaah yang akan membayar pelunasan,” jelasnya. Dia berharap hari ini dan selanjutnya pelunasan BPIH regular berjalan lancar.
Nafit berharap, CJH yang diperkirakan berangkat tahun ini, untuk aktif mengecek nama-nama berhak lunas di kantor Kemenag kabupaten/kota. Selain itu daftar nama tersebut dipampang di website haji.kemenag.go.id. Dia mengingatkan, supaya CJH tidak mempercayai oknum Kemenag yang menawarkan bisa memberangkatkan haji lebih cepat. Nafit memastikan nama CJH di luar daftar pelunasan tahap pertama, tidak bisa melunasi BPIH.

Selain itu dia menjamin proses pendaftaran, pelunasan, pengajuan jamaah penggabungan, serta usulan lansia tidak dipungut biaya alias gratis.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid menuturkan, Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan komitmennya memberantas pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan haji. Sodik berharap komitmen itu tidak sekadar janji saja.

“Janji akan memecat pegawai yang memungut pungli, harus ditegakkan,’’ katanya.
Menurut Sodik, masa pelunasan BPIH cukup ’’basah’’ untuk praktik pungli. Diantaranya adalah ketika ada jamaah yang mengajukan penggabungan muhrim. Kemudian juga terkait usulan memajukan jadwal perjalanan haji karena usia lanjut. Dia berharap penyelenggaraan ibadah haji benar-benar bersih dari praktik pungli. (dan/wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top