Atasi Pungli Pengangkatan Bidan CPNS, Kemenkes Gandeng KPK – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Nasional

Atasi Pungli Pengangkatan Bidan CPNS, Kemenkes Gandeng KPK

kendaripos.fajar.co.id — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) geram mendengar kabar suap dalam proses pengangkatan bidan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS. Sekjen Kemenkes Untung Seseno Suterjo mengatakan, mereka menggandeng tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawalnya.

Pungli atau suap bernilai ratusan juta rupiah dalam proses pengangkatan PTT menjadi CPNS bukan isapan jempol. Awal Maret lalu jajaran Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, menangkap oknum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berinisial AHN. Dia ditangkap dengan dugaan memalak bidan PTT yang akan diangkat menjadi CPNS. Saat ditangkap polisi mengamankan uang Rp 133,9 juta dan ijazah bidan atas nama Ifroh Hayati.

Untung menjelaskan bidan PTT maupun organisasi profesi bidan harus proaktif melaporkan setiap ada pungutan liar pengangkatan CPNS eks bidan PTT. Dia menegaskan bahwa proses pengangkatan bidan PTT menjadi CPNS baru tidak dipungut biaya. ’’Kita sudah sosialisasi di banyak media, seperti di website, bahwa tidak ada biaya,’’ ujarnya.

Menurut Untung, Kemenkes memahami bahwa proses pengangkatan eks bidan PTT menjadi CPNS itu banyak yang bermain di dalamnya. Sehingga keberadaan tim saber pungli bahkan KPK sangat efektif untuk menegakkan transaparansi.
Dia menegaskan Kemenkes dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memiliki Salinan daftar nama bidan PTT yang berhak diangkat jadi CPNS. Sehingga bisa menekan potensi penggantian atau penyusupan nama baru. ’’Jadi tidak mungkin bisa memasukkan nama baru,’’ tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IX (bidan kesehatan), Saleh Partaonan Daulay mengatakan tidak ada alasan bagi pemda untuk mengulur-ulur pengajuan pemberkasan CPNS. Saleh mengatakan proses pemberkasan NIP tidak dipungut biaya. ’’Kalau ada yang beralasan untuk biaya pengurusan pemberkasan, itu jelas pungli,’’ tegas politisi PAN itu.

Saleh mengatakan proses pemberkasan oleh Badan Kepegawaian Dearah (BKD) tidak dipungut biaya. Sebab urusan pemberkasan pegawai itu sudah tugas sehari-hari BKD. Dia berharap para bidan PTT yang ditarik uang pungli supaya melapor ke polisi atau DPR.

Diberitakan sebelumnya Ketua Forum Bidan Desa Lilik Dian Ekasari mengungkapkan pungli atau suap pemberkasan CPNS dari para bidan PTT. Nominalnya beragam mulai dari Rp 25 juta, Rp 60 juta, bahkan sampai ratusan juta seperti kasus di Sumatera Utara. Secara keseluruhan ada 37.090 orang bidan PTT yang sudah lulus seleksi di Kemenkes. Kemudian mereka diusulkan menjad bidan CPNS.

Saat menjadi bidan PTT, mereka adalah pegawai kontrak Kemenkes. Namun setelah jadi bidan CPNS, status mereka menjadi pegawai pemda. Sehingga proses pengusulan pemberkasan sebagai CPNS baru menjadi kewenangan pemda masing-masing. Lilik menjelaskan sampai saat ini baru ada lima pemda yang proses pengajuan pemberkasan NIP CPNS baru para eks bidan PTT lancar. (wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top