Alamak … Ada Suap di Pengangkatan Bidan, Nilainya Rp 25 Juta sampai Rp 60 Juta – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Hukum & Kriminal

Alamak … Ada Suap di Pengangkatan Bidan, Nilainya Rp 25 Juta sampai Rp 60 Juta

kendaripos.fajar.co.id JAKARTA-  Daftar nama bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang bakal diproses menjadi CPNS sudah rampung diproses 21 Februari lalu. Data itu diserahkan Kemenkes ke pemda dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anehnya, sampai sekarang baru segelintir pemda yang sudah mengusulkan pemberkasan nomor induk kepegawaian (NIP).

Ketua Forum Bidan Desa Lilik Dian Ekasari mengatakan proses pengangkatan dari PTT menjadi CPNS awalnya ditarget rampung Maret. “Tapi sampai sekarang masih sedikit pemda yang mengusulkan pemberkasan NIP,” ujar Lilik saat dihubungi, kemarin (9/4). Ada sekira 37.090 orang bidan eks PTT yang bakal diangkat menjadi CPNS tersebar di 475 kabupaten dan kota.

Lilik menyatakan lambatnya pemberkasan NIP para mantan bidan PTT itu dikarenakan permainan mafia pegawai negeri. Dia mendapatkan informasi oknum pegawai pemda meminta uang tebusan Rp 25 juta/orang supaya nama yang bersangkutan bisa diusulkan ke BKN untuk mendapatkan NIP CPNS.

“Bahkan di Sibolga, kami sudah gagalkan pungutan Rp 60 juta/bidan,” jelasnya. Jika pungutan itu dibiarkan, pejabat yang bermain bisa kaya raya. Nominal tersebut masih kecil dibandingkan rata-rata nominal suap untuk menjadi CPNS. Menurut sejumlah laporan yang diterima Lilik, untuk bisa jadi CPNS di luar skema pengangkatan bidan PTT itu bisa berbandrol Rp 150 juta sampai Rp 300 juta.

Dia menjelaskan, sering mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKN) supaya secepatnya memproses pemberkasan NIP para bidan eks PTT itu. “Tapi malah banyak yang beralasan BKN tidak punya anggaran. Padahal sebagai organisasi pemerintah, mereka ada anggaran rutin. Ini sudah pekerjaan mereka,” jelasnya.

Masalah pungutan ini muncul karena sejak awal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mempublikasi nama-nama bidan eks PTT yang berhak diproses menjadi CPNS. Akibatnya semua orang tidak tahu nama-nama yang lolos. Kondisi ini memungkinkan ada penyusupan nama baru. Bahkan menurut laporan yang dia terima, ada bidan sudah tidak jadi PTT lagi, malah lolos jadi CPNS melalui skema ini.

Lilik menuntut pemerintah daerah bahkan sampai pusat untuk segera menuntaskan pengangkatan bidan eks PTT itu menjadi CPNS. Supaya mereka memiliki kejelasan nasib. Apalagi akhir April ini surat tugas atau kontrak mereka sebagai bidan PTT sudah selesai. Lilik belum mendaptakan informasi apakah surat kontrak itu bisa diperpanjang lagi hingga proses pengajuan CPNS selesai. “Kami terancam tidak terima gaji jika tidak segera ditetapkan CPNS,” katanya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes , Usman Sumantri membenarkan bahwa Kemenkes tidak mempublikasikan nama-nama para bidan PTT itu. Dia beralasan bahwa jika nama itu dipublikasi, justru bidan bersangkutan bisa jadi sasaran pemalakan.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan BKN sudah memiliki salinan nama-nama para bidan eks PTT yang diusulkan menjadi CPNS baru. Sehingga dengan adanya salinan tersebut, bisa mencegah terjadinya upaya menyelipkan nama baru.

“Tapi pada praktiknya masih saja bisa diakali,’’ jelasnya. Dia mencontohkan di daftar nama resmi tertulis M. Budi, kemudian pada pengusulan NIP CPNS yang masuk bernama Muhammad B. Nah untuk mengantisipasi kasus seperti ini, dokumen yang dimasukkan saat pemberkasan cukup banyak. Meliputi surat keterangan catatan kebaikan (SKCK), kopi ijazah, surat bukti sebagai bidan PTT, dan sejenisnya.

Ridwan mengatakan, BKN menegaskan pengusulan NIP CPNS para bidan eks PTT ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Untuk itu BKN menetapkan deadline atau batas waktu hingga 28 April. ’’Setelah 28 April, berkas usulan NIP CPNS tidak kami proses,” tegasnya. (wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top