Syarat Saldo Rp 25 Juta Pembuatan Paspor Dianulir – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Syarat Saldo Rp 25 Juta Pembuatan Paspor Dianulir

Sultra aman dari korban TPPO”

Enang Suptiyadi Samsir, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Sultra,

Kendari — Syarat punya saldo minimal Rp 25 juta dalam pembuatan paspor sempat menuai kritik masyarakat. Belakangan surat edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) tentang syarat tambahan itu dianulir. Hal itu tertuang dalam surat edaran baru nomor IMI-GR.01.01-1029 tertanggal 20 Maret 2017, namun dengan penghilangan syarat tersebut, seluruh jajaran imigrasi terus waspada dan melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Sultra, Enang Suptiyadi Samsir membenarkan penghapusan syarat pengurusan paspor. Pencabutan tersebut karena banyaknya protes masyarakat dan beberapa pihak atas kebijakan tersebut.

BACA JUGA :  Daftar Tunggu Haji Rawan Kongkalikong, Penyelenggara Diminta Profesional

“Untuk diketahui, tidak semua pengurusan paspor harus melampirkan saldo Rp 25 juta. Pemohon yang akan umrah atau ibadah haji tanpa memperlihatkan saldo tersebut tidak apa-apa, yang penting persyaratan seperti rekomendasi semua lengkap. Yang diberlakukan aturan tersebut terhadap orang yang dicurigai menyalahgunakan paspornya,” ujar Enang Suptiyadi Samsir, Rabu (29/3) kemarin.

Dengan hilangnya persyaratan tersebut, Dirjen Imigrasi melalui surat edaran yang baru, memerintahkan seluruh kantor imigrasi agar lebih memperketat aturan pembuatan paspor. Agar Warga Negara Indonesia (WNI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak lagi menjadi korban TPPO. Karena dari data tahun 2014, WNI yang menjadi korban TPPO di beberapa negara mencapai satu juta orang. Dimana 92 persen adalah perempuan dan anak dibawah umur.

BACA JUGA :  Kuota Haji Sultra Terbesar Kedua di Indonesia Timur

“Dalam surat edaran yang baru, tertulis bahwa dalam penerbitan paspor pihak imigrasi harus lebih jeli lagi terhadap pemohon. Diupayakan dilakukan wawancara lebih dalam karena dengan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemohon paspor berpotensi menjadi korban TPPO atau tidak,” jelas Enang Suptiyadi Samsir.

Enang juga menambahkan hasil operasi pemerintah Arab Saudi pada awal tahun 2017 menemukan 1.141 orang WNI yang melakukan pelanggaran adminitrasif dan akan dipulangkan. Baru-baru ini, operasi di Jeda ditemukan lagi 286 orang WNI yang melakukan pelanggaran. Olehnya itu, menjadi tugas pihak imigrasi agar tidak ditemukan lagi adanya WNI yang bermasalah di luar negeri.

BACA JUGA :  Tiga Kabar Gembira untuk Calon Jamaah Haji

“Pengurusan paspor ini diperketat karena data tersebut, banyak WNI kita yang tidak prosedural, dan hal tersebut berpotensi menjadi korban TPPO. Di Sultra masih aman dan belum ada korban TPPO. meski begitu, tetap menjadi pengawasan kami, karena kami tidak boleh lengah,” tutupnya. (kmr/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top