Sudah Enam Bulan, Ribuan Guru di Sultra Belum Terima Tunjangan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Sudah Enam Bulan, Ribuan Guru di Sultra Belum Terima Tunjangan

Guru se Sultra saat mengikuti apel bersama di kantor Gubernur Sultra. (Foto : Angga/Kendari Pos)

kendaripos.fajar.co.id — Sudah hampir enam bulan, tunjangan profesi guru (TPG) triwulan IV 2016 belum cair. Idealnya “bonus” penghasilan tersebut diterima tiap tiga bulan sekali. Namun, hingga tunjangan profesi untuk tahap I 2017 akan dicairkan lagi, belum juga ada kejelasan.

Ada tiga kabupaten di Sultra yang teridentifikasi belum membayarkan TPG triwulan IV 2016. Yakni di Bombana dengan jumlah guru mencapai 1.060 orang, menyusul Kolaka Timur (Koltim) sebanyak 640 orang dan Buton Utara ada 400-san orang. Minimnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat menjadi alasan penundaan tersebut.

Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Buton Utara, Agus Pria Budiana mengakui hingga saat ini tunjangan profesi guru triwulan IV belum dibayarkan. Sebabnya, dana transfer yang digelontorkan pemerintah pusat tidak mencukupi. “Kami masih kekurangan sekira Rp 1,7 miliar. Saat ini kami sedang menunggu hasil audit BPK terkait penggunaan anggaran itu. Sekaligus koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait solusinya,” ungkap Agus Pria Budiana.

Bukan hanya guru dan Dikbud Butur yang risau belum dibayarkannya tunjangan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Butur, La Ode Abdul Manan juga mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk masalah itu. “Kami minta guru bersabar dulu. TPG diupayakan tetap akan dibayar. Lagipula persoalan ini bukan hanya di Butur saja, tapi juga di daerah lain,” jelas politisi PAN tersebut.

Akibat masalah ini, di Butur sudah beberapa kali guru melakukan demonstrasi menuntut kejelasan. Namun, karena anggaran TPG ranah pemerintah pusat sehingga Pemda tidak bisa berbuat apa-apa. Di Bombana juga begitu. Saat menerima para guru yang demo belum lama ini, Pj Bupati Bombana, Sitti Saleha mengaku ikut prihatin dengan keterlambatan pembayaran sertifikasi dantambahan penghasilan guru. Padahal, jika digunakan sesuai porsinya, hak-hak guru itu, tidak akan sampai tertunda apalagi menyeberang hingga ditahun 2017 . “Saya akan upayakan pembayaran sertifikasi secepatnya. Ini merupakan hak-hak guru yang sudah dianggarkan oleh negara dan
tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain,” janjinya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Koltim, Ir. Surya Adelina Hutapea. Dia mengungkapkan tunjangan sertifikasi guru triwulan IV tahun 2016 tetap akan dibayarkan. Hanya saja, masih ada kekurangan sekira Rp 3 miliar lebih. “Pemerintah pusat hanya menyalurkan anggaran Rp 17 miliar ditambah dana cadangan Rp 16 miliar. Sementara kebutuhan untuk membayar tunjangan 640 guru harusnya Rp 26 miliar,” jelasnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Supranata mengatakan, guru tidak perlu risau bila TPG triwulan IV tahun 2016 belum dibayar. Menurut dia, persoalan ini tidak hanya terjadi di Sultra, tapi juga beberapa kabupaten lain. “Tetap akan dibayar tunjangan sertifikasinya. Nanti Pemda koordinasi dengan Kemenkeu supaya dibayarkan tahun ini,” kata Sumarna saat dihubungi, kemarin.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Publikasi Publik, Nasrullah punya pandangan berbeda. Menurut dia, kalau TPG triwulan IV 2016 belum dibayar, maka masalahnya ada di pemda. “TPG itu kan menggunakan dana transfer daerah, dan itu sudah klir. Sekarang harusnya fokus pembayaran TPG tahap I 2017 karena anggarannya sudah disalurkan,” kata Nasrullah, kemarin.
Ia menegaskan, persoalan belum dibayarkannya tunjangan profesi guru dibeberapa kabupaten tidak mungkin berada pada pemerintah pusat. Apalagi sudah selesai dilakukan transfer dana daerah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga bukan lagi domain Kemendikbud. “Dananya sudah sampai ke daerah. Saya sudah cek seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan yang katanya juga belum cair. Ternyata permasalahannya ada di daerah,”cetusnya.

Nasrullah meminta untuk mengkroscek ke pemerintah setempat karena disana yang melakukan pembayaran. Apalagi mengenai pembayaran tunjanganguru, kata dia pemerintah pusat hanya melakukan transfer dana ke
daerah. Setelah itu, anggaran dikelola di daerah. “Kalau nanti masih ada masalah di daerah sehingga tunjangan guru belumdibayarkan, nanti kita akan cek di Kemenkeu,” terangnya.

Persoalan seperti ini lanjut dia, memang biasa terjadi di daerah. Tapi masalahnya ada pada pemerintah setempat. Karena transfer anggaran sudah selesaidilakukan. “Kecuali memang kalau anggaran disalurkan tidak cukup, maka bisa dikoordinasikan kembali. Tapi nanti akan dikroscek ulang di Kemenkeu, apakah kondisinya seperti itu atau bagaimana,” tambahnya.

Pihaknya berharap, sebelum pencairan TPG tahap I 2017 dilakukan, tunggakan itu harus sudah tuntas. Supaya tidak ada lagi riak-riak. Apalagi kabarnya, lanjut Nasrullah, banyak guru lakukan demonstrasi hingga mogok belajar karena masalah itu. “Pemda harus secepatnya selesaikan ini masalah,” imbuhnya. (b/had/nur/kus/dan).

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top