Buntut Surat Edaran Sekab, Calo Honorer di Daerah ini Mulai Gentayangan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Buntut Surat Edaran Sekab, Calo Honorer di Daerah ini Mulai Gentayangan

kendaripos.fajar.co.id RAHA- Pegawai honerer dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna kini divalidasi. UPaya itu untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati Muna nomor 800411 tertanggal 13 Februari 2017 tentang ketertiban administrasi PNS maupun tenaga honorer, tenaga kontrak/sukarela. Hanya saja surat edaran dari BKD Muna yang ditandatangani langsung Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna Nurdin Pamone itu disalahartikan tenaga honorer. Pasalnya, pengurusan pemberkasan tersebut diduga untuk mengangkat sejumlah pegawai honerer menjadi CPNS.

Oknum calo pun mulai bermunculan. Sebab sejumlah pegawai tak tetap itu dimintai sejumlah uang dengan alasan untuk memuluskan segala pemberkasan. Nominalnya mencapai Rp 500 ribu perorang. Sekab Muna, Nurdin Pamone pun mengaku, surat edaran tersebut hanya untuk mengetahui data pegawai honorer disetiap SKPD. “Tapi untuk jelasnya, konfirmasi ke BKD. Apa maksud dari surat itu,” sarannya, Jumat (17/3).

BACA JUGA :  Miris, Guru Honorer Terancam Tak Digaji

Sekretaris BKD Muna, La Taha mengatakan, surat edaran tersebut benar adanya. Nurdin Pamone sendiri yang meneken atas terusan dari surat bupati. Hanya saja, surat itu bukan untuk pengangkatan pegawai Kategori Dua (K2). Melainkan untuk mengetahui berapa pasti jumlah keseluruhan mulai dari tenaga honerer maupun kontrak. “Tidak ada pengangkatan K2. Itu hanya pemberkasan untuk mengetahui jumlahnya saja, ” ungkap La Taha.

BACA JUGA :  Janji Untuk Angkat Tenaga Honorer K2 Kapan?

Sementara itu Kabaghumas Pemkab Muna, Amiruddin Ako juga menjelaskan, surat edaran itu hanya untuk mengetahui data pasti tenaga honorer. “Jumlah tenaga honorer ini kan masih simpang siur. Pemkab anggarkan terus sementara jumlahnya tidak ditahu. Jadi butuh data pastinya,” sambung Amiruddin Ako. Hal itu juga dilakukan untuk meminimalisir kecurangan disetiap SKPD.

Jangan sampai ada perekrutan, yang sudah lama mengabdi justru tidak dicantumkan. Selain itu, agar setiap tenaga honorer bisa didistribusikan dengan merata disetiap SKPD. “Tapi kalau ada yang minta sejumlah uang, laporkan. Pastinya, pendataan dilakukan untuk mencari angka, bukan pengangkatan honorer jadi CPNS,” tutup Amir.

BACA JUGA :  Kesal Dengan Rencana Pemerintah, Honorer Jadwalkan Akan Kepung Istana

Sementara itu, beberapa tenaga honorer Sekretariat Pemkab Muna terlihat berbondong-bondong mendatangi bagian urusan penunjang kepegawaian. Alasannya, berdasarkan surat edaran bupati, ada pengangkatan pegawai ditahun ini. “Saya bingung, mereka datang di sini untuk urus pemberkasan. Sementara kita belum menerima surat. Sehingga kami tidak punya dasar untuk memproses itu, ” ucap Kabag Bagian Urusan Penunjang Kepegawaian Pemkab Muna, Muhammad Said. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top