Pilkada Bombana dan Kendari Minta Diulang – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Pilkada Bombana dan Kendari Minta Diulang

kendaripos.fajar.co.id — Dua pasangan calon kepala daerah (Kada) masing-masing di Bombana dan Kota Kendari yang meraih suara terbanyak kedua setelah ditetapkan KPU, memilih mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di Bombana, ada pasangan Kasra Jaru Munara-Man Arfah, sedangkan di Kota Kendari ada pasangan Abd Rasak-Haris Surahman. Di depan majelis hakim, mereka meminta agar Pilkada di dua daerah itu diulang, karena penyelenggaraanya mereka sebut tidak bersih.

Sengketa pilkada di dua daerah itu kemarin (17/3) mulai disidangkan MK. Jumat pagi, Kota Kendari memulainya. Pemohon, melalui kuasa hukumnya, Syahiruddin Latief membeberkan indikasi kecurangan dalam Pilwali Kendari, dan meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait hasil perhitungan suara dan meminta digelarnya Pilkada ulang.

Ia menyebut ada penggelembungan suara yang dilakukan terstruktur, masif dan sistematis. Kemudian ada beberapa TPS, kata dia ditemukan pemilih ganda. Bahkan orang yang sama berulangkali melakukan pencoblosan, termasuk praktik politik uang juga disebutnya terjadi di Pilwali.

“Pada beberapa TPS, penyelenggara mengakomodir orang-orang yang menggunakan surat keterangan (Suket) dan e-KTP untuk menyalurkan suaranya. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. ” ungkap Syahiruddin Latief membacakan gugatannya.

BACA JUGA :  MK Terima Surat Penyidikan Polisi Soal Pemilih Ganda di Bombana

Sementara di Bombana, dalam aduannya, kuasa hukum pasangan Kasra Munara-Man Arfa meminta digelarnya pemilihan suara ulang (PSU) di 53 tempat pemungutan suara (TPS) di Bombana. Sira Prayuna SH, memimpin tim kuasa pemohon pasangan ini. “Ada kecurangan saat pemungutan suara terjadi di banyak TPS di Bombana,” kata Sira, yang juga kuasa hukum Ahok di kasus penistaan agama.

Sira menyebut satu demi satu TPS yang diduga bermasalah. Mulai dari Tahi Ite, Rarowatu, di Desa Lemo, Poleang Tenggara, TPS di Larete, TPS Desa Marampuka Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara.

Lalu ada TPS di Desa Lantari, TPS di Bambaea, Poleang Timur, serta 21 TPS di Poleang Utara dan seluruh Kecamatan Poleang Timur. Di hadapan hakim yang dipimpin Arief Hidayat, Sira yang juga mendampingi Rusman Emba saat memenangkan gugatan Pilkada Muna ini menambahakan, ada lebih dari satu pemilih ditemukan yang ditengarai menggunakan C-6 milik orang lain. Adanya keterlibatan aparatur sipil negara dan aparatur desa. Dinas Catatan Sipil juga ditengarai menerbitkan e-KTP ganda dengan identitas sama. “Pemilik e-KTP itu memilih dengan dua identitas,” cetusnya

BACA JUGA :  Pendukung Bergemuruh di MK, ADP Minta Euforia Jangan Berlebihan

Penyelenggara Pilkada juga dinilai bermasalah. Misalnya, ada pembukaan kotak suara oleh panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Timur. Ada juga penyerahan kotak suara yang tidak tersegel. Parahnya, meski sudah melaporkan ke Panwas tapi tidak ditindaklanjuti. “Kami minta majelis membatalkan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara dan memerintahkan PSU,” pinta Sira.

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Kendari dan Bombana,  Dr Abdul Rahman mengatakan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti, sesuai dalil-dalil yang diajukan pemohon. Karena kemarin (17/3) baru dilaksanakan sidang pendahuluan maka pihaknya masih punya waktu untuk menyusun jawaban atas permohonan pemohon. Ia sudah mempersiapkan jawaban yang masih dalam bagian eksepsi seputar kewenangan MK. Misalnya, tentang legal standing, tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan yang kabur. “Itu yang sudah saya siapkan untuk menjawab permohonan pemohon. Sementara pokok perkara, kami nanti menunggu bukti-bukti yang dikumpulkan tim saya,” ujar dia. Menurutnya, apa yang dilakukan KPU sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makanya ia optimis perkara ini akan dimenangkan.

BACA JUGA :  ARPK Terbit, Empat Sengketa Pilkada di Sultra Tunggu Sidang

“Penetapan termohon (KPU) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata pengacara kawakan Sultra itu. Menurut doktor hukum itu, persiapan menghadapi gugatan Bombana harus lebih serius dibanding Kendari.

Di Pilwali Kendari, kata dia jawaban termohon setidaknya tentang legal standing permohonan pemohon,  ambang batas perolehan suara. Termasuk soal permohonan yang kabur dan batas waktu pengajuan gugatan.

Ia mengatakan karena gugatan Bombana memenuhi ketentuan pasal 158, di mana selisih perolehan suara di pilkada Bombana dibawah dua persen, makanya ia akan memperdalam dan memperkuat alat bukti untuk menjawab dalil pemohon.

Kalau gugatan mereka soal pemilih ganda, akan dicocokan apakah data mereka sesuai dengan data KPU. “Kan biasanya berbeda. Maka kami akan cocokan data di KPU dan data yang dilampirkan dalam gugatan pemohon,” tukasnya.(dan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top