Besok, KPU Tetapkan Tiga Bupati – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Besok, KPU Tetapkan Tiga Bupati

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan bupati terpilih pada tiga daerah, besok (15/3). Mereka adalah LM Rajiun Tumada di Muna Barat, Nur Rahman di Kolaka Utara dan Samsu Umar Abdul Samiun di Buton.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan terkait dengan proses pleno penetapan tiga kepala daerah terpilih. Tiga KPU yang tidak memiliki permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) telah siap untuk menggelar pleno penetapan bupati. “Sudah siap semuanya. Rencananya, tiga daerah ini ditetapkan tanggal 15 Maret,” kata pria yang karib disapa Dayat, Senin (13/3).

Mantan Ketua KNPI Sultra menegaskan, pleno penetapan calon kepala daerah terpilih seyogiyanya dilakukan serentak pada tujuh kabupaten yang ikut pilkada. Namun, karena empat daerah lain masih ada permohonan sengketa di MK, sehingga ditangguhkan dulu.

“Tinggal dilaksanakan saja. Saat ini, menunggu petunjuk dari KPU RI untuk menindaklanjuti proses pleno tersebut,” jelasnya. Soal daerah yang sedang bersengketa di MK, namun nanti ditolak gugatannya,
bisa juga langsung ditetapkan.

Tapi, Komisioner KPU Sultra lainnya, La Ode Abdul Natsir Muthalib enggan berspekulasi terkait daerah mana saja yang berpotensi ditolak permohonannya oleh MK. “Saya tidak mau berandai-andai. Karena itu adalah ranah MK,” kata Abdul Natsir.

Pria yang juga karib disapa Ojo menjelaskan, saat ini permohonan empat daerah di Sultra telah teregister di MK. “Dalam prosesnya, jika hakim mengeluarkan putusan dismisal dan hasilnya menolak permohonan maka pleno penetapan bisa dilakukan. Namun, jika hakim memutuskan untuk lanjut seperti Pilkada Muna maka pleno penetapan akan tetap menunggu putusan dari MK,” jelasnya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan akta registrasi perkara konstitusi (ARPK) gugatan sengeketa pilkada, kemarin (13/3). Dari Sultra, permohonan sengketa pilkada ada di Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Buton Selatan dan Buton Tengah, sudah tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) Mahkamah Konstitusi (MK). Kini para pemohon tinggal menunggu jadwal dimulainya persidangan.

“Dengan tercatatnya dalam BRPK, maka gugatan tersebut sudah menjadi perkara di MK. Adapun sidang pendahuluan sengketa pilkada, akan dimulai 16 Maret mendatang,” ungkap Fajar Laksono, Juru Bicara MK saat ditemui di gedung MK, kemarin (13/3).

Mengenai jadwal sidang, kata dia akan diinformasikan kepada masing-masing pemohon. Saat sidang pendahuluan, pemohon akan mengajukan bukti dan saksi-saksi dihadapan majelis hakim.

Meskipun sudah masuk dalam BRBK, kata dia tidak secara otomatis gugatan pemohon diterima majelis hakim untuk disidangkan dalam materi pokok. Karena gugatan yang akan diterima majelis hakim untuk sidang selanjutnya harus sesuai ketentuan. Di mana perselisihan suara maksimal dua persen.

“Yang jelas seluruh perkara yang masuk di MK sudah teregistrasi. Jumlahnya sebanyak 50 permohonan,” jelasnya. Lanjut dia, MK akan menyampaikan panggilan sidang pendahuluan kepada seluruh pemohon. Sidang akan dilakukan secara bergiliran.

Selain pemohon, kata dia pihak termohon juga akan diundang dalam persidangan. Termohon juga akan menunjukan dan memberikan keterangan dihadapan majalis hakim atas apa yang mereka tetapkan. Dengan begitu, keterangan yang diperoleh seimbang. “Apa yang mereka sampaikan dalam persidangan, akan menjadi pertimbangan. Apakah permohonan sudah sesuai ketentuan undang-undang atau tidak,” bebernya.

Kalau terpenuhi ketentuan untuk masuk dalam sidang tahap berikutnya, maka MK akan menerimanya. Jika tidak terpenuhi, maka gugatannya dinyatakan no atau tidak diterima.

“Pembacaan putusan atas sidang pendahuluan akan dilakukan akhir Maret mendatang. Saat itu akan diketahui apakah gugatan diterima atau tidak. Ketentuannya, MK hanya memproses daerah yang selisih perolehan suara maksimal dua persen,” alasnya.

Ia menambahkan MK juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi daerah yang tidak masuk sebagai perkara agar KPU setempat melaksanakan tahap selanjutnya. Di Sultra ada tiga daerah yang tidak masuk dalam perkara di MK. Yakni Kabupaten Buton, Muna Barat, dan Kolaka Utara.

“Merujuk registrasi perkara, maka daerah-daerah yang tidak ada di dalam registrasi atau sampai hari ini tidak mengajukan permohonan ke MK. Maka bisa melanjutkan agendanya. Kami sudah kirimkan ke KPU RI,” imbuhnya. (b/yog/dan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top