Mantan Pj Bupati Muna Diperiksa Hingga Kumandang Azan Jumat – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Mantan Pj Bupati Muna Diperiksa Hingga Kumandang Azan Jumat

Derik Kaimoeddin memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejari Raha, Jumat (3/3).

Derik Kaimoeddin memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejari Raha, Jumat (3/3).

kendaripos.fajar.co.id,KENDARISatu persatu pejabat di Muna yang bertugas selama tahun 2015 menjalani pemeriksaan di Kejari Muna terkait aroma korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK). Setelah tiga hari lalu memeriksa Sekda dan Ketua DPRD, kemarin (3/3) giliran Mantan Pj Bupati, Muhammad Zayat Kaimoeddin alias Derik yang dimintai keterangan.

Pria yang baru saja bertarung sebagai Cawali di Kota Kendari itu tiba di kantor Kejari sekira pukul 09.00 Wita. Ia didampingi oleh empat orang kerabat dekatnya. Setibanya, Derik langsung menuju ruang Kasi Intel, tempat ia hendak dimintai keterangan. Ia dihadapi langsung oleh dua penyidik kawakan yakni Kajari Muna Badrut Tamam dan Kasi Intel Ld Abdul Sofyan dan berlangsung secara tertutup.

Derik baru tuntas menjalani pemeriksaan saat azan salat Jumat sudah berkumandang dari masjid agung Raha yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari Kejari Muna. Mantan Pj Bupati Muna itu meninggalkan kantor kejaksaan pukul 12.10 Wita. Tak banyak yang ia jelaskan kepada wartawan soal pemeriksaanya.

“Yang jelas semua soal Peraturab Bupati yang terbit saat saya jadi Pj Bupati,” katanya. Derik menjelaskan, setiap melewati akhir tahun ada aturan kepala daerah dan UU Permendagri nomor 52 yang menjadi petunjuk dalam pengelolaan anggaran. Pastinya,  Perbup diteken sudah disampaikan serta dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Jadi kalau menyebrang tahun, ada perpres nomor 4, ada permendagri nomor 52. Jadi payung hukumnya ada. Sehingga diterbitkan Perbup. Sehingga,  dengan dasar itulah ada waktu yang diberikan. Kalau lewat waktu denda. Yang jelas, kami normatif saja,” terang Derik, menjelaskan soal alasannya mencairkan DAK 2015 di tahun 2016, yang kemudian dianggap jaksa bermasalah hukum.

Lanjut Derik,  proyek yang dijalankan oleh sejumlah Satuan Perangkat Daerah (SKPD)  sudah sesuai dengan Perbup. Alasannya,  Perpres nomor 4 memberikan waktu selama 50 hari pada penyedia untuk melaksanakan. Soal pembayarannya, itu domain instansi tehnisnya.

Ia juga mencontohkan,  penganggaran PSU kala itu tidak ada. Namun,  payung hukumnya jelas yakni Amar putusan MK. “Sehingga kenapa dibuatkan peraturan agar ada payung hukumnya. Sama PSU, tidak ada payung hukumnya. Saya buatkan payung hukumnya. Kalau tidak ada itu,  maka tidak akan ada pemilihan Bupati,” terangnya lagi sembari bergegas untuk menunaikan ibadah sholat Jumat.

Sementara itu,  Kasi Intel Kejari Muna, Ld Abdul Sofyan tak begitu banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan mantan Pj Bupati itu. Ia mengaku,  dalam pemeriksaannya, jaksa sudah merasa lega. Sebab,  sengkarut DAK yang diduga merugikan keuangan negara sudah ada titik terangnya. Ia juga menyebut, Derik dicecer dengan 12 pertanyaan. Namun,  ia belum bisa menyampaikan status kasus itu. Apakah dinaikkan ketahap penyidikan atau tidak. “Tim masih akan rapat dulu. Untuk dievaluasi. Nanti disampaikan,” tutup Sofyan sembari berlalu menuju masjid untuk salat Jumat.(ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top