Kepala BKD Sultra: Honorer K2 Sulit Jadi PNS – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Kepala BKD Sultra: Honorer K2 Sulit Jadi PNS

kendaripos.fajar.co.id KENDARI-Tuntutan pegawai honorer Kategori Dua (K2) untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum membuahkan hasil. Pasca aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta, belum ada upaya apapun yang dilakukan pemerintah pusat. Padahal pemerintah berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan forum pegawai honorer. Termasuk merevisi pasal-pasal krusial dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengganjal para honorer K2 ini diangkat menjadi PNS.

download (7)

“Memang benar, ada beberapa poin yang telah disepakati. Tapi sampai sekarang belum ada upaya itu baik melalui berupa PP, Permen maupun juknis lainnya. Ini artinya, belum ada jaminan honorer K2 akan diangkat menjadi PNS,” tegas Hj. Nur Endang Abbas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra saat dihubungi Minggu (26/2).

Bila mengacu pada aturan yang ada, maka pegawai honorer yang tidak lulus pada seleksi tahun 2014 lalu akan diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

Itu pun harus melalui seleksi layaknya penerimaan CPNS. Makanya, PP menyangkut perekrutan P3K tengah digodok pemerintah. Berdasarkan informasi, drafnya akan disahkan pada bulan April 2017 ini. “Dengan adanya P3K, maka tenaga honorer akan dihapuskan. Dalam UU ASN, pegawai non-PNS yang diakui hanya P3K. Namun semuanya bisa berubah. Apalagi sudah ada keinginan pemerintah merevisi aturan ini. Namun dari hasil konfirmasi kami dengan BKN, KemenPAN-RB termasuk KASN, belum ada rencana ke sana,” jelasnya.

Diakuinya, ada beberapa poin yang siap ditindaklanjuti. Namun bukan berarti pasal menyangkut batas usia diangkat menjadi PNS akan direvisi. Begitupun dengan pasal penerimaan pegawai yang harus mengikuti seleksi. Sementara tuntutan honorer K2 diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Saat ini, prosesnya masih dikaji diinternal pemerintah sebelum dibawa ke DPR RI. Kabar baiknya, dewan telah memberi sinyal akan memperjuangkan nasib honorer K2.

“Pengangkatan pegawai honorer K2 ini kan terganjal regulasi. Kalau dua pasal ini direvisi, ada peluang mereka akan diangkat menjadi PNS. Yaitu, pembatasan perekrutan CPNS antara usia 18 sampai 35 tahun. Sementara sebagian besar dari mereka telah berusia lebih 35 tahun. Poin kedua mengenai seleksi. Untuk mengikuti seleksi seperti TKD maupun TKB, mereka diperkirakan sulit bersaing. Makanya, pengangkatannya diusulkan tanpa melalui tes,” papar Hj. Endang.

Di Pemprov sendiri kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA-KB) Sultra ini, tercatat sekitar 900 tenaga honorer K2 yang masih mengabdi. Jumlah ini terus berkurang setiap tahun. Namun jumlah tersebut belum termasuk yang direkrut sepihak SKPD. Sebanyak 900-an honorer itulah yang berkasnya telah lulus verifikasi di KemenPAN-RB dan BKN. Makanya, sangat sulit untuk digantikan.

“Bila diganti, dipastikan akan ketahuan. Jadi jangan khawatir ada honorer siluman atau titipan. Jika diajukan, berkasnya pasti ditolak. Untuk memastikan keaktifan mereka, setiap tahun SK-nya ditandatangani gubernur,” jamin mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini. (c/mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top