Pilkada Bombana dan Kendari Masuk MK – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Pilkada Bombana dan Kendari Masuk MK

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Dua pasangan calon kepala daerah dari dua wilayah berbeda di Sultra yakni Bombana dan Kota Kendari masih belum bisa menerima hasil Pilkada yang sudah ditetapkan KPU. Di Kendari, pasangan Abd Rasak-Haris Surahman belum ikhlas menerima kemenangan pasangan Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain (ADP-Sul). Sedangkan di Bombana, pasangan Kasrah Munara-Man Arfah mempersoalkan kemenangan yang diraih rivalnya, H Tafdil-Johan Salim.

images (9)

Kemarin sore, Rasak-Haris melalui kuasa hukumnya,  Syahiruddin Latief mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pilwali Kendari di MK. “Kami sudah masukkan gugatan di MK. Dan, gugatan kita terdaftar dengan pada perkara dengan nomor register lima,” ujar Kuasa Hukum Abdul Razak,  Syahiruddin Latief saat dihubungi.
Ia bersyukur karena gugatan kliennya telah terdaftar di MK. Mengenai persiapan mengenai apa yang akan dilakukan kedepannya, ia belum mau membeberkannya. Kehadirannya di MK tanpa didampingi Abdul Razak. “Pak Razak tidak ikut. Beliau sedang berada di Kendari. Soal dalil apa yang kami mohonkan, akan kami buka di persidangan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Harian Golkar Sultra, Imam Al Gazali mengakui pihaknya maju ke MK untuk mengungkap pelanggaran Pilkada. “Yang jelas kita sudah menyiapkan semua materinya. Insya Allah ada jalan untuk membuktikannya secara hukum. Dan pasti ada hasil,” jelasnya.

kota kendari

Terkait standar gugatan yang harus maksimal 1,5 persen, itu bukan persoalan bagi pihaknya, sebagai partai pengusung Rasak-Haris. Sebab, kejanggalan dan pelanggara Pilkada harus diungkap. “Pada pilkada lalu tahun 2015 ada daerah di Sumatera yang selisihnya 10 persen juga tapi tetap lolos dan diproses juga. Jadi, kita tetap optimis akan diterima MK,” ungkapnya.

Sementara itu, pasangan Kasrah Munara-Man Arfah juga sudah memasukan gugatannya, Jumat (24/2) malam. Calon Bupati, Kasrah Munara mengatakan, mereka menuntut diungkapnya berbagai pelanggaran Pilkada Bombana seperti adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu TPS, undangan memilih tidak disebar. “Kami minta PSU di 8 TPS di Bombana,” kata Kasrah, semalam usai dari MK.

Sementara itu,  Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan sampai sekarang sudah ada tujuh daerah yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada, dua diantaranya adalah Kota Kendari dan Bombana.
Kata dia,  meskipun selisih perolehan suara diatas dua persen bukan berarti tidak bisa mengajukan gugatan. Silahkan saja karena itu hak mereka yang dilindungi undang-undang.

Hanya saja kalau mereka memahami dan berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya, bila memang tidak memenuhi syarat selisih maka gugatannya tidak akan diterima.  “Satu suara saja lebih itu tidak akan diterima. Tapi persoalan gugatan itu dimasukkan yah tidak apa,” katanya saat di gedung MK, kemarin (24/2).

Aturan selisih perolehan suara maksimal dua persen. Dan itu tertuang dalam pasal 158 undang-undang Pilkada.
“Aturannya minimal dibawah 2 persen. Ada kan aturan di pasal 158 jumlah penduduk sekian maksimal selisih suara satu persen,  ada juga satu setengah persen. Yang maksimalnya dua persen. Dan itu dihitung  dari totol suara sah,” ujar dia.

Ia mengatakan apabila selisih suara hasil Pilkada diatas dua persen, kemungkinan besar atau sudah pasti nanti hasilnya tidak dapat diterima alias no.

“Karena apa,? karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan,” alasannya. Sebab undang undang sudah menetapkan pasti,  kalau tidak memenuhi syarat maka tidak memenuhi. Dan,  itu tidak bisa dilanggar.

Ia mengakui tahun lalu  Kabupaten Muna di Sultra melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  hingga tiga kali, namun itu belum tentu terjadi lagi termasuk di Bombana meskipun selisih suara sangat tipis. Karena harus dilihat dari fakta-fakta persidangan nantinya. Karena selisih suara hanya menjadi syarat masuknya gugatan perkara di MK.

“Tapi apakah di sana terjadi kekeliruan,  kecurangan atau pelanggaran apapun itu kan nanti di dalam persidangan diungkap. Kalau sekarang kita belum bisa apa apa.  Jangan-jangan tidak ada masalah apa-apa, KPU sudah betul. Itu nanti akan terungkap di persidangan. Jadi belum bisa diperkirakan dari sekarang,” argumentasinya.

Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib menanggapi dengan tenang adanya gugatan ke MK. Memang jika ada yang keberatan dengan hasil putusan rekapitulasi suara di KPU bukanya mengadu ke KPU tetapi ke Mahkamah Konstitusi RI langsung. KPU penyelenggara juga telah siap jika ada gugatan oleh paslon yang merasa keberatan atau tidak terima hasil putusan KPU.

“Kami sudah menginstruksikan agar KPU kabupaten/kota mempersiapkan segala materi yang akan dibutuhkan. Namun, melihat dulu gugatan paslon jika ada yang menggugat seperti apa. Artinya, KPu sudah siap semua jika ada guguatan,” ujarnya saat dihubungi via seluler, kemarin (24/2).(p11/dan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top