Salah Prosedur, SK Ditunda, Gaji 325 PNS Mandek – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Salah Prosedur, SK Ditunda, Gaji 325 PNS Mandek

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Hingga akhir Februari, sebanyak 325 Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mengantongi Surat Keputusan (SK) pengalihan tugas ke Pemprov Sultra. Usulannya telah diajukan sejak tahun 2016. Sayangnya, surat tersebut belum ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Padahal hal ini berimbas pada gaji PNS yang hingga kini belum terbayarkan.

Usai Apel bersama tenaga pendidik SMA SMK dan SLB oleh Pemprov BY LMSYHDA (4)

Kepala Kantor Regional (Kanreg) Wilayah (VI) BKN Makasar, Sayadi mengakui adanya beberapa usulan daerah yang menumpuk. Namun ia mengelak bila usulannya tidak direspon. Yang benar, berkas yang diajukan tak bisa ditindaklanjuti baik karena data tidak akurat maupun kesalahan prosedur. Menurutnya, masih ada kabupaten yang menyerahkan langsung usulan pengalihan ke BKN. Padahal prosedurnya harus melalui provinsi untuk diinput lewat Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

“Ini kelalaian daerah. Kok, usulannya tidak diajukan ke BKD Sultra. Prosedurnya kan sudah jelas, berkas yang diajukan harus ditandatangani Sekretaris Provinsi (Sekprov). Jadi jangan heran, berkasnya tidak diproses. Usulan yang terlanjur masuk tidak dikembalikan. Namun kami menginformasikan agar usulannya diajukan kembali lewat provinsi,” jelas Sayadi, Rabu (22/2).

Mengenai masih ada PNS yang belum gajian memang sudah seharusnya. Selama belum ada SK pengalihan, Bendahara Keuangan Daerah (BUD) tak akan mencairkan gaji. Sebab SK mutasi menjadi syarat. Makanya, SK yang diterbitkan tidak hanya ditembuskan ke BKD Sultra maupun pada bersangkutan. Namun juga ke BPKAD kabupaten dan provinsi. Hanya saja, proses pencairannya tetap menunggu penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKKP) gaji di kabupaten/kota.

Khusus untuk tenaga guru dan administrasi pendidikan, tidak ada masalah. Penggajiannya telah diakomodir Pemda melalui APBD. Dalam proses penganggaran, telah dikucurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Bila SK-nya diterbitkan, gaji bisa langsung dibayarkan. Namun untuk pegawai non Dikbud, tak bisa dibayarkan. Sebab dananya belum memang belum dianggarkan. Hal ini disebabkan, proses pemutasian baru diserahkan pada bulan Januari. Makanya, anggaran belum sempat dibahas dalam pembagian DAU.

“Kalau urusan pendidikan, prosesnya sudah dimulai sejak bulan November-Desember 2016. Makanya, gajinya telah diestimasi di DAU. Sejatinya, hal ini telah kami antisipasi. Sejak awal, kami meminta kementerian terkait untuk merampungkannya. Sayang, laporannya masuk pada bulan Januari. Makanya, tenaga penyuluh, pegawai perhubungan, pengawas ketenagakerjaan, inspektur tambang belum bisa gajian hingga bulan ini,” jelasnya.

Menurut Sayadi, aturan sebenarnya mengharuskan Pemda untuk tetap membayarkan gaji sebelum diterbitkan SK mutasi. Hanya saja, kabupaten/kota enggan melakukan. Dalam Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2016 menyebutkan, bats waktu pengalihan pegawai ke provinsi hanya sampai tanggal 31 Desember. Jadi mulai tanggal 1 Januari, kewenangannya sudah menjadi domain provinsi.

Makanya, penggajiannya tidak diakomodir dalam APBD. “Kami berharap Pemda segera merespon. Jangan terpengaruh dengan ketidakpastian pembayaran gaji. Kalau cepat selesai, bisa segera diusulan ke pusat. Kabupaten/kota tidak boleh mengikuti kemauan sendiri. Sepatutnya harus tetap berkoordinasi dengan provinsi. Paling lambat, Juni prosesnya sudah bisa dirampungkan,” ujarnya. (c/mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top