Waduh….325 PNS Pemprov Sultra Tak Gajian – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

Waduh….325 PNS Pemprov Sultra Tak Gajian

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Proses pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum sepenuhnya tuntas. Hingga kini, masih banyak pegawai yang belum bisa menerima gaji. Surat Keputusan (SK) pengalihan yang selama ini ditunggu-tunggu tak kunjung diterbitkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

GRAFIS-PNS

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, terdapat 325 pegawai yang belum mengantongi SK pengalihan. Padahal surat tersebut menjadi syarat utama pencairan gaji. Meskipun masih cukup banyak, jumlah pegawai yang belum mengantongi SK peralihan jauh menurun. Pada akhir Januari lalu, jumlahnya bahkan masih mencapai 997 pegawai.

“Masih cukup banyak. Namun dibanding bulan lalu, angkanya turun signifikan. Saat ini, tersisa 325 pegawai. Bila sebelumnya didominasi pegawai Dinas Kehutanan (Dishut), saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yakni untuk tenaga guru atau staf administrasi,” beber Ruddin Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Sultra ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/2).

Penurunan jumlah pegawai yang belum mengatongi SK pengalihan lanjut mantan Kasubag Mutasi Pegawai, setelah diterbikannya surat nomor 90/KR/IV.D/Inka/II/2017. Dalam surat tertanggal 16 Februari lalu, BKN menerbitkan SK mutasi pada 590 pegawai Dishut. Ini artinya, jumlah pegawai Dishut yang belum mengantongi SK tinggal 101 pegawai. Sementara untuk tenaga pendidik, hanya 50 SK yang bisa diterbitkan dari 245 usulan.

Untuk SKPD lain kata Ruddin, jumlah juga sudah berkurang. Pegawai Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan (Dishub) telah diserahkan ke pusat. Jumlahnya masing-masing, 14 dan 19 pegawai. Sementara pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum berubah. Hingga kini, jumlah pegawai yang belum menerima SK pengalihan sebanyak 29 orang.

“Dua instansi ini menjadi perhatian pemerintah. Sebab pegawai yang dialihkan ke provinsi cukup banyak. Sementara SKPD lain tergolong kecil hanya sekitar belasan hingga puluhan. Namun tetap menjadi konsen pemerintah. Saat ini, jumlah pegawai pendidikan sebanyak 195 orang sedangkan dishut 101 pegawai,” katanya.
Penerbitan SK mutasi bagi 325 pegawai katanya, tidak akan lama. Apalagi pemberkasan sudah rampung.

Tahapannya tinggal menunggu penerbitan SK. Hanya saja, Pemda menduga masih ada pegawai yang belum tercover. Dari hasil pengidentifikasi, ada sejumlah pegawai yang seharusnya dialihkan tidak disertakan saat proses pengalihan. Makanya, ada beberapa yang proses pemberkasannya belakangan.

“Cukup banyak pegawai datang yang menanyakan SK-nya. Kami tidak bisa memastikan, hanya meminta data. Selanjutnya akan kami kroscek ke BKN. Sebagian besar, datanya sudah ada di BKN. Prosesnya tinggal menunggu penerbitan. Namun ada pula yang tidak ada. Makanya, kami minta pegawai untuk mengecek namanya di kabupaten. Kalau belum laporkan ke BKD provinsi, nanti berkasnya akan diserahkan ke BKN untuk diproses,” ujar Ruddin. (b/mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top