Warning BPN! Lahan P2ID Sudah Dibebaskan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Warning BPN! Lahan P2ID Sudah Dibebaskan

Sertifikat tanah. Ilustrasi

Sertifikat tanah. Ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Tuntutan ganti rugi warga atas lahan Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID) sepertinya sulit dikabulkan. Dalam dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra, lahan sekitar 42 hektar ini telah terbayarkan. Kendati masih ada yang tersisa, namun cakupan luas lahan yang belum dibebaskan relatif kecil. Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sultra, La Ode Asrafil mengaku heran. Apalagi tanah yang diklaim ratusan warga itu justru termasuk lahan yang telah dibebaskan. Apalagi dalam proses pembebasan lahan, dokumen kepemilikan lahan diikutsertakan.

Meskipun demikian, ia tetap memperkenankan warga mengajukan tuntutan. Hanya saja, klaim warga harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan lahan yang sah. “Sepengetahuan kami, kawasan P2ID itu sudah terbayar. Masalahnya saat ini, ada beberapa warga yang mengklaim memiliki hak atas lahan itu. Dari beberapa informasi yang kami terima, mereka yang mengklaim tidak bermukim di kawasan P2ID. Beberapa diantaranya warga yang tinggal di Pohara (Konawe),” kata La Ode Asrafil yang juga Humas Kanwil BPN Sultra saat ditemui, Rabu (8/2).

Bila merujuk pada dokumen kata mantan Kepala BPN Muna ini, kepemilikan lahan Pemprov sudah tidak ada masalah. Secara aturan, pemerintah memiliki dasar. Bila lahannya akan dimanfaatkan untuk membangun Islamic Center, maka tak ada masalah. Dalam beberapa kali pertemuan, hal ini telah dijelaskan. Namun perwakilan warga tetap bersikukuh meminta kompensasi ganti rugi. Makanya hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pihak Pemprov pun tak membuahkan hasil.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, DPRD Sultra membentuk tim bersama. Bersama tim, pihaknya akan menginventarisir ulang lahan P2ID termasuk lahan yang diklaim warga. Satu persatu, data kepemilikan lahan akan dikroscek. Mulai siapa nama pemiliknya, luasan tanah, status kepemilikan dan alas hak. Berkasnya akan disesuaikan dengan data base BPN. Sebab bisa saja, lahan yang diklaim warga berada di luar kawasan P2ID.

Klaim kepemilikan warga ini masih akan disinkronkan dengan data Pemprov Sultra. Dalam dokumen pembayaran ganti rugi tahun 1995 lalu, masih tersisa sembilan warga yang belum dibayar. Dengan dibentuknya Tim Bersama, mantan Kepala BPN Muna ini berharap persoalan ini bisa segera dituntaskan. Hanya saja, ia belum tahu kapan tim ini akan bekerja. Hingga kini, BPN belum menerima konfirmasi baik dari DPRD maupun Pemprov Sultra. (mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top