Tak Urus Izin Usaha, Warga Bisa Dipidana – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Ekonomi & Bisnis

Tak Urus Izin Usaha, Warga Bisa Dipidana

Yan Bela

Yan Bela

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI-Masa sosialisasi dan monitoring yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Kendari telah tuntas. Bagi warga yang belum memiliki izin usaha atau melakukan registrasi perpanjangan telah diberikan peringatan sebelumnya. Makanya, dalam waktu dekat, instansi yang sebelumnya bernama Badan Perizinan itu akan kembali melakukan monitoring. Hanya saja, bagi usaha yang belum memiliki izin tak lagi mendapat toleransi, melainkan dianggap sudah melanggar ketentuan hukum dan bisa terancam pidana.

Ketegasan itu disampaikan Plt. Kepala BPM-PTSP Kota Kendari, Yan Bela, Kamis (2/2). Menurutnya, pertumbuhan usaha-usaha kecil menengah di Kendari cukup subur. Namun, jumlah di lapangan diyakininya lebih banyak dari yang terdaftar memiliki izin usaha. “Banyak yang belum mengurus izin, kita sudah ingatkan saat tim turun di lapangan, kalau usaha besar itu jelas kelihatan dan pasti urus izin. Tapi ini yang banyak di lapangan, menengah ke bawah,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan itu menambahkan adanya izin usaha dan bukti registrasi perusahaan sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur serta memudahkan pengawasan bagi pemerintah. Untuk itu, sanksi bagi yang tidak memiliki dokumen izin itu sangat jelas diatur dalam undang-undang.

Pertama, sanksi pidana pada pasal 32 UU-WDP) karena pengusaha dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya tiga bulan kurungan atau denda Rp 3 juta. Kedua, sanksi akibat melanggar pasal 33 UU-WDP karena pengusaha melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban UU-WDP. Ancaman hukumannya tiga bulan kurungan atau denda Rp 1,5 juta. Hukuman lainnya terkait pelanggaran pasal 34 UU-WDP karena pengusaha tidak memenuhi kewajiban menghadap atau menolak menyerahkan serta mengajukan persyaratan dan keterangan lain untuk pendaftaran perusahaan. Ancam pidananya, penjara selama-lamanya dua bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

“Kalau ada yang mau coba-coba, itu sudah jelas hukumannya,” ancam Yan Bela. Ia mengatakan potensi tahun ini diperkirakan bisa mencapai 1400 unit usaha baru. Dari jumlah itu, PAD yang ditargetkan sebesar Rp 6,6 miliar. “Januari kemarin saja sudah pemasukan Rp 600 juta,” sambungnya. (elyN)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top