“Diserempet” SBY, Jokowi: Barangnya di Sana kok Diarahkan ke Saya – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

“Diserempet” SBY, Jokowi: Barangnya di Sana kok Diarahkan ke Saya

Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, 13 Mei 2014. (AGUS WAHYUDI/JAWA POS)

Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, 13 Mei 2014. (AGUS WAHYUDI/JAWA POS)

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Presiden Joko Widodo angkat bicara setelah “diserempet” beberapa pihak terkait kasus dugaan penyadapan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemarin Jokowi meminta namanya tidak dikaitkan dengan kasus yang muncul dalam persidangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa lalu (31/1) Tanggapan tersebut disampaikan Jokowi saat dicegat wartawan seusai membuka konferensi Forum Rektor di Jakarta Convention Center, Kamis (2/2). “Yang bicara itu pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok. Lha kok barangnya (isunya, Red) dikirim ke saya,” ujarnya.

Jokowi mengungkapkan, tidak ada kaitan antara dirinya dan yang terjadi di pengadilan tiga hari lalu. Termasuk soal kasus percakapan antara SBY dan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin. “Tanyakan ke sana. Yang berbicara (Ahok, Red) tanyakan, jangan barangnya dibawa ke saya,” ucapnya.

Mengenai keinginan SBY untuk bertemu, Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah berulang-ulang menyatakan bakal mengatur waktunya. “Tetapi, kalau ada permintaan (dari SBY, Red),” ujar presiden 55 tahun itu. Janji tersebut kali pertama dia ucapkan di sela-sela menerima Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada 21 November lalu.

Disinggung mengenai kunjungan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan ke kediaman Ma’ruf Amin Rabu malam (1/2), Jokowi mengisyaratkan belum mengetahui. “Ya, inisiatif Menko, saya kira baik-baik kalau untuk kebaikan negara,” katanya.

Sementara itu, Johan Budi S.P., juru bicara presiden, menuturkan, tidak pas bila ada yang menyampaikan bahwa ada keengganan untuk mempertemukan SBY dengan Jokowi. Dia memastikan di antara Jokowi dan SBY tidak ada persoalan secara personal. Hubungan keduanya selama ini baik-baik saja.

Mengenai curhat SBY yang dihalangi untuk bertemu Jokowi, Johan juga menampiknya. “Saya menyarankan kepada Pak SBY, disebut saja siapa yang menghalang-halangi, setahu saya tidak ada,” ujarnya saat ditemui di kantor Setneg kemarin. Lagi pula, kalau keduanya memang hendak bertemu, tidak mungkin ada yang mampu menghalangi.

Johan menuturkan, secara personal, komunikasi antara Jokowi dan SBY sebenarnya bisa dilakukan kapan pun. “Kan bisa keduanya saling telepon, tidak ada persoalan,” lanjut mantan juru bicara KPK itu.

Menurut dia, komunikasi langsung melalui telepon tersebut bisa dilakukan karena keduanya punya hubungan yang baik secara personal. Bahkan, dia juga meyakini SBY pernah menelepon Jokowi. Karena itu, menurut dia, publik jangan mempersepsikan SBY bertemu Jokowi karena sedang ada persoalan.

Sementara itu, Polri begitu berhati-hati dalam merespons dugaan adanya penyadapan yang sempat diutarakan mantan Pre­siden Susilo Bambang Yudhoyono. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, informasi adanya penyadapan itu berkembang dari pengadilan. Namun, dalam proses komunikasinya, ternyata timbul permasalahan. “Tentu ini menjadi bagian yang diamati kepolisian,” paparnya saat ditemui di kantornya kemarin.

Karena proses komunikasinya bermasalah, perlu ada klarifikasi dari sumber utamanya, yakni kuasa hukum Ahok. Masyarakat perlu mengklarifikasi dari sumbernya sehingga tidak menimbulkan keresahan. “Validitas informasi ini perlu diklarifikasi. Bantu kami untuk mengklarifikasi, ya,” papar mantan Kapolda Banten tersebut.

Apakah Polri akan mengklarifikasi juga, Boy menanggapinya dengan diplomatis. Menurut dia, nanti Polri melihat, mencermati, dan mempelajarinya. “Saya pikir ini dugaan-dugaan yang wajar untuk kita cermati,” terang dia yang didampingi Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto.

Meski begitu, Boy memastikan pihaknya nanti melihat apakah informasi itu perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah tertentu. Yang pasti, informasi awalnya merupakan percakapan yang diketahui berasal dari media online. “Dari media juga kan,” ungkap jenderal berbintang dua tersebut.

Merujuk pada pernyataan SBY, bahwa penyadapan itu bukan delik aduan, apakah Polri akan langsung menanganinya atau perlu menunggu adanya laporan? Boy menuturkan, kedudukan semua orang sama di mata hukum. Namun, karena ada validitas informasi yang perlu dipertanyakan, perlu ada klarifikasi dulu. “Informasi itu belum tentu benar, bisa jadi hoax. Cek dulu dong,” paparnya.

Yang pasti, Polri hanya berwenang menyadap untuk tiga kasus, yakni korupsi, narkotika, dan terorisme. Penyadapan itu dilakukan untuk menjadi digital evidence. “Tidak untuk kasus yang lainnya,” paparnya

Dia berharap semua pihak bisa menahan diri untuk bisa menjaga perdamaian di Indonesia. Masyarakat tidak perlu memberikan pernyataan yang justru memecah belah dan menimbulkan permasalahan. “Semua perlu saling menghargai,” paparnya.

Permasalahan penyadapan muncul dari pihak Ahok, apakah juga akan diperingatkan? Boy menuturkan, semua itu imbauan, termasuk kepada Ahok, agar bisa menjaga ketenteraman dan kedamaian di masyarakat. “Termasuk ya,” ujar mantan Karopenmas Divhumas Mabes Polri tersebut. (byu/jun/idr/wan/c10/ang) 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top