Kasus Buton Jadi Bahasan Utama di Rakor Pilkada Nasional – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Kasus Buton Jadi Bahasan Utama di Rakor Pilkada Nasional

Dari kiri: Kapolri Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua Bawaslu Muhammad menhadiri Rapat Koordinasi Pilkadad Serentak 2017 di Jakarta, Selasa (31/1/2017). Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos

Dari kiri: Kapolri Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua Bawaslu Muhammad menhadiri Rapat Koordinasi Pilkadad Serentak 2017 di Jakarta, Selasa (31/1/2017). Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.–Foto: Imam Husein/Jawa Pos

kendaripos.fajar.co.id,KENDARIRapat koordinasi nasional (Rakornas) pemantapan Pilkada serentak dilaksanakan di Jakarta, Selasa  (31/1). Dalam pertemuan tersebut, kelanjutan Pilkada Buton menjadi topik bahasan utama. Pasalnya, dengan ditahannya calon Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun oleh KPK, akan menjadi keunikan tersendiri di Pilkada Buton karena hanya memiliki pasangan tunggal.

Dalam Rakornas tersebut dihadiri seluruh KPU dan Bawaslu se Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017, TNI, Polri, Pembda, BIN, kejaksaan, dan Kemendagri. Mendagri Tjahjo Kumolo sempat curhat dalam pertemuan tersebut terkait banyaknya kepala daerah bermasalah. Tjahjo juga menganggap Pilkada Buton menuai persoalan karena hanya diikuti satu pasangan dan calon bupatinya sedang ditahan KPK. Dia meminta petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri. Sebab hingga kini ia belum berani memberi kesimpulan ihwal bagaimana tahapan selanjutnya. “Mungkin ada masukkan dari KPU, Bawaslu, kejaksaan, TNI dan kepolisian, persoalan di Buton, ” ujar Tjhajo Kumulo, saat memberikan sambutan dalam Rakornas Pemantapan Pilkada serentak, kemarin.

Dia mengatakan persoalan di Buton bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Makanya, pertemuan tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul saat Pilkada. “Kita inginkan Pilkada serentak berjalan dengan lancar. Hari ini (Selasa, red) kita berkumpul di sini untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi di momentum Pilkada, ” cetusnya.

Plt Bupati Buton, Effendi Kalimuddin angkat bicara dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan sekalipun calon bupati sedang ditahan KPK, namun Pilkada tetap berlanjut. Adanya situsi yang menyebabkan riak-riak, kata dia, tugasnya menjaga kondisi daerah agar tetap stabil. Dengan begitu, tahapan-tahapan Pilkada dapat terlaksana sampai hari H. Jadi mudah-mudahan, meskipun ada kondisi seperti itu partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada cukup tinggi.

Masa jabatanya sebagai Plt bupati akan berakhir 11 Februari mendatang. Namun sampai sekarang ia belum mendapat informasi, apakah ada perpanjangan masa jabatan atau tidak. Yang jelas, kata dia, 12 Februari Bupati Buton non aktif dan wakilnya akan kembali menjalani tugas sebagaimana biasanya. “Kalau bupati masih ditahan, kan ada wakilnya yang bisa jadi Plt bupati, ” tandasnya.

Dalam momentum Pilkada, ia selalu menekankan agar seluruh aparatur sipil negara berada dalam posisi yang netral. Kewajiban bagi seluruh PNS mulai dari kabupaten sampai desa bahkan seluruh perangkat desa untuk tidak memihak siapapun.

Ia berharap tidak ada gejolak yang timbul dalam Pilkada. Makanya setelah selesai debat publik, ia menyambangi seluruh kecamatan untuk mendorong masyarakat agar menyukseskan Pilkada. “Jangan sampai dengan kejadian KPK tahan calon, kita langsung berlaku apatis. Jangan golput, ” begitu kata Effendi. Ia yakin dengan kerjasama seluruh komponen pemda, aparat keamanan dan masyarakat, terlebih lagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Pilkada Buton akan terselenggara sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak mengatakan Pilkada Buton harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Persoalan ditahannya calon bupati, itu tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses tahapan pesta demokrasi. Sebab selagi belum ada kekuatan hukum tetap, maka mesti dikedepankan asas praduga tak bersalah. Status Bupati Buton masih sebatas tersangka, makanya tidak serta merta dilakukan pencabutan sebagai calon. Apalagi masih ada pasangannya yang bisa melakukan kampanye atau semacamnya. “Kami sudah sampaikan pendapat kami kepada Mendagri bahwa Pilkada Buton harus tetap dilanjutkan. Dan, itu sudah seperti amanah undang-undang,” ujar dia.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah memastikan bahwa Pilkada Buton tetap berjalan sesuai tahapan. Tidak ada masalah sekalipun calon bupati sedang berurusan dengan hukum. “Yah, Pilkada tetap berjalan. Lagipula ada wakilnya yang bisa melaksanakan tahapan,” cetusnya saat ditemui di Rakornas pemantapan Pilkada serentak. (dan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top