Menristek Dikti Instruksikan Plt Rektor UHO Tuntaskan Keanggotaan Senat UHO – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Edukasi

Menristek Dikti Instruksikan Plt Rektor UHO Tuntaskan Keanggotaan Senat UHO

Gedung Rektorat UHO

Gedung Rektorat UHO

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA–Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir menginstruksikan kepada Plt Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Prof Supriadi Rustad agar terus menata senat UHO secara optimal. Pembenahan struktur keanggotaan senat harus tuntas sebelum memasuki tahapan pemilihan rektor (Pilrek).

“Adanya Plt rektor, harapannya agar agenda Pilrek yang dimulai dari penyusunan anggota senat atau penyusunan aturan anggota senat universitas dan fakultas, dilakukan sesuai ketentuan. Kalau aturannya salah, maka implementasinya pasti salah. Misalnya, ada anggota senat yang sedang menjalani pendidikan lanjutan, maka tidak boleh masuk keanggotaan. Keanggotaan senat UHO harus bersih,” ungkap Jamal Wiwoho, Irjen Kemenristek Dikti, Senin (23/1).

Mengenai jadwal Pilrek, dia belum bisa memastikannya. Namun, persoalan Pilrek UHO sepenuhnya diserahkan kepada Plt rektor. Prof Supriadi dipercaya mampu menuntaskan persoalan Pilrek UHO. Yang penting adalah desain pengangkatan senat. Selama itu belum diajukan ke Kemenristekdikti maka belum bisa digelar Pilrek. Sekarang lebih berkonsentrasi pada desain pengangkatan anggota senat universitas dan fakultas.

Bila aturan tentang pengangkatan senat universitas dan fakultas telah dilakukan maka sudah bisa dimulai tahapan pelaksanaan Pilrek. Dimulai dari penerimaan anggota senat. “Yang pertama dilakukan adalah produk hukum. Misalnya, peraturan rektor tentang pengangkatan senat UHO dan peraturan rektor tentang pengangkatan senat fakultas di lingkup UHO. Mengapa penting, karena setiap fakultas akan mengirim dua orang untuk menjadi senat universitas,” ujar dia.

BACA JUGA :  Begini Skenario Peluang Jadi Rektor di UHO

Mereka nanti yang punya suara dalam menentukan rektor definitif. Kalau pembuatan kedua aturan sudah keliru, maka pengangkatan anggota senat universitas juga keliru. “Saya hanya bisa berharap peraturan tentang pengangkatan senat universitas ditindaklanjuti dengan peraturan pengangkatan senat fakultas. Itu dilakukan karena anggota senat di universitas yang menjadi perwakilan fakultas adalah anggota senat fakultas juga. Yang jadi anggota senat fakultas, itu juga yang menjadi perwakilan senat fakultas untuk universitas. Bila dalam satu fakultas ada 20 anggota senatnya, maka harus dipilih dua yang menjadi wakil senat di tingkat universitas,” paparnya.

Hasil validasi keanggotaan senat UHO sebelumnya, kata dia, ada yang terindikasi pengangkatannya tidak sesuai ketentuan. Harusnya yang menjadi senat universitas, yakni pimpinan universitas, dekan, ketua lembaga, perwakilan dosen dari fakultas, termasuk guru besar. “Saya rasa di bawah Plt rektor, sudah bisa menyelesaikan persoalan di UHO. Prof Supriadi biasa koordinasi dengan saya. Beberapa lalu beliau melaporkan kepada pak menteri soal perkembangan UHO,” ujar dia.

BACA JUGA :  Terlambat 51 Menit, Berkas Satu Balon Rektor UHO Ditolak

Jamal Wiwoho kembali menegaskan, persoalan legalitas penandatanganan ijazah dan berbagai masalah di UHO, dijamin keabsahannya diteken oleh Plt rektor. “Menteri memberikan mandat kepada Prof Supriadi menjadi Plt Rektor UHO. Maka saya yakin bahwa beliau diberikan kewenangan untuk menandatangani ijazah mahasiswa. Jadi tidak masalah bila ijazah diteken oleh Plt rektor, mahasiswa tidak perlu khawatir,” ujar Irjen Kemenristekdikti itu.

Ia mengatakan karena belum ada pengganti Plt rektor maka dalam sistem kepegawaian negara penandatanganan ijazah bisa dilakukan Plt. Lagipula kedudukan rektor definitif dan Plt rektor sama saja. Hanya saja Plt rektor ada batas waktunya, makanya Plt bertugas mempersiapkan Pilrek dan menandatangani segala kegiatan-kegiatan kampus.

Sebelumnya, dalam rapat pimpinan tentang kegiatan akademik dan Pilrek UHO, Plt Rektor UHO Prof Supriadi Rustad menyampaikan, pihaknya sedang mencoba menyaring berbagai informasi yang diterimanya. Langkah yang dilakukan yakni mengadakan rapat dengan Menristekdikti Muhammad Nasir. Dalam menentukan kebijakan, regulasinya sepenuhnya dibuat oleh menteri terkait penataan keanggotaan senat UHO. “Saya hanya menjalankan regulasi yang dibuat oleh Menristekdikti. Pastinya, ada beberapa hal yang menjadi prioritas, pertama mengenai keadilan, kesamaan pembagian perhatian pimpinan kepada semuanya, kedua mengenai Pilrek, serta masalah keabsahan penandatanganan ijazah,” terangnya.

BACA JUGA :  Penelusuran Rekam Jejak 10 Hari, Satu Calon Bermasalah Pilrek Diulang

Ia pun menyampaikan surat dari Sekjen Menristekdikti tentang perubahan anggota senat UHO. Salah satu poinnya adalah penataan ulang keanggotaan senat yang tidak sesuai OTK. Ada 13 anggota senat yang tidak tercantum dalam OTK UHO dan 13 anggota senat dari 15 yang izin belajar di luar daerah dianggap tidak sesuai ketentuan menjadi anggota senat. Selanjutnya melakukan proses pemilihan ulang calon rektor serta menetapkan kembali jadwal Pilrek UHO.

“Marilah bersama mengembalikan UHO ke visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat dan berbudaya akademik. Menteri juga membuat suatu kebijakan bahwa semua calon rektor dilarang mengadakan pertemuan di luar kampus, apalagi melibatkan tokoh masyarakat. Dan pengarahan massa. Menteri juga menegaskan kepala Plt Rektor UHO untuk melakukan sosialisasi dan memastikan tidak ada pelanggaran dalam Pilrek,” tutupnya. (ramadan)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top