Waduh! Puluhan PNS Terancam Kehilangan Status Kepegawaian – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Waduh! Puluhan PNS Terancam Kehilangan Status Kepegawaian

Gubernur Nur Alam bersama aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra

Gubernur Nur Alam bersama aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI-Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilimpahkan ke provinsi terancam kehilangan status kepegawaiannya. Hingga kini, berkas penyerahan data mereka ke pemerintah provinsi belum juga dirampungkan. Padahal batas penyerahan pegawai dari kabupaten/kota paling lambat tanggal 31 Desember 2016 lalu. “Kalau merujuk pada aturan, pegawai yang urusannya dialihkan wajib pindah ke provinsi. Sayangnya, masih banyak diantara mereka yang datanya belum masuk ke provinsi. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) nomor K.26-30/v.71-1/99 tertanggal 15 Juli 2016 lalu, ada konsekuensi bagi pegawai yang menolak. Selain tidak mendapatkan gaji, status kepegawaian mereka bisa dicabut,” warning Haris Lamarundu, Kepala Biro Organisasi Sultra, Jumat (20/1).

Dari sejumlah urusan yang dialihkan ke provinsi sambung mantan Kepala Sekretariat KPID Sultra ini, hanya urusan pendidikan yang dianggap tuntas. Itupun belum semuanya diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengalihannya oleh BKN. Untuk urusan ESDM, Kehutanan, Perhubungan dan lainnya justru masih belum rampung. Dalam proses penyerahan Personel, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen (P3D), berkasnya belum diproses ke BKN. Tugas lembaganya kata mantan Kabag Humas Sekretariat DPRD Sultra ini, hanya memfasilitasi penyerahan P3D ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk pendataan dan pemberkasan menjadi kewenangan instansi masing-masing. Bila sudah rampung, baru diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mendapatkan SK pengalihan. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, data itu justru belum diserahkan.

“Karena kita tidak bisa menunggu. Makanya, berkasnya belum bisa diserahkan semua. Hanya yang lengkap saja. Belakangan kami menunggu data berikut. Namun hingga kini, berkasnya belum diajukan. Padahal kami sudah mewanti-wanti instansi terkait untuk menyerahkan datanya,” jelas mantan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Konawe ini.

Jumlah pegawai yang status kepindahannya belum jelas kata mantan Kabag Legislasi ini, mulai berkurang. Bila sebelumnya mencapai 500, kini tinggal dibawah 100 pegawai. Kendati progres cukup baik, ia berharap usulannya segera diajukan. Apalagi pemerintah pusat masih memberi ruang bagi Pemda memproses SK pengalihan meskipun belum ada jadwal perpanjangan masa pengurusan.

“Masih adanya data pegawai yang ketinggalan ini bukan kesalahan pemerintah. Hal ini lebih disebabkan ketidakinginan mereka pindah ke provinsi. Makanya, berkasnya tidak diajukan ke pemerintah. Setelah ada penegasan Kepala BKN, barulah mereka berlomba-lomba mengurus. Namun ada pula yang ngotot tak mau mengurus. Nanti setelah gajinya ditahan dan terancam kehilangan status PNS, baru berkasnya diajukan,” pungkas Haris. (Amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top