Sidang Praperadilan Umar Samiun vs KPK, Arbab Paproeka “Lindungi” Umar – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Sidang Praperadilan Umar Samiun vs KPK, Arbab Paproeka “Lindungi” Umar

Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun

Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Bupati non aktif Buton,  Samsu Umar Abdul Samiun berusaha meyakinkan hakim untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Buton 2011. Dua orang saksi fakta dan ahli aia ajukan untuk memperkuatkan alibinya bahwa ia tidak layak jadi tersangka. Itu disampaikan di depan sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan,  Rabu (18/1).

Dua saksi fakta dan empat saksi ahli dihadirkan untuk menguji keabsahan bukti-bukti KPK dalam menetapkan tersangka.  Adalah Arbab Paproeka dan Laode Agus Mumin sebagai saksi fakta sementara saksi ahli yakni Prof La Ica,  Dr Margarito, Dr Haerul Huda dan Prof Mudzakir yang dihadirkan Kuasa Hukum Umar Samiun, Prof Yusril Izha Mahendra bersma anggotanya.

Dihadapan hakim Noor Eddyono yang memimpin jalannya sidang, Arbab mengaku tidak pernah dipanggil KPK saat penyelidikan,  penyidikan dan penuntutan dalam perkara Akil Mochtar. Ia tidak tahu mengapa tidak dimintai keterangannya.”Saya sekarang jadi saksi.  Tapi bisa saja besok saya akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Arbab dalam ruang sidang.

Di depan hakim, ia mengaku sengaja memanfaatkan perkara Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperoleh duit dari Umar Samiun dengan cara mengirimkan nomor rekening CV Ratu Samagat, rekening perusahaan istri Akil Mochtar, dengan tujuan kepentingan pribadi.

Awalnya, mantan anggota DPR RI dari PAN ini mengaku berencana bertemu Umar lewat perantara seorang sahabat bernama Laode Agus Mumin.  Makanya Agus Mumin memberikan nomor telepon Umar Samiun. Meski begitu, ternyata bukan perkara gampang baginya untuk bisa menghubungi Bupati Buton itu karena teleponnya tak pernah tersambung, apalagi diangkat. Berulangkali ia menghubungi Umar namun tidak berhasil.

BACA JUGA :  TOP NEWS! KPK Tangkap Bupati Buton, Umar Samiun saat Turun dari Pesawat

Suatu hari, kata Arbab, ia bisa tersambung dengan Umar dan mengajak mantan Ketua DPRD Buton itu bertemu di salah satu hotel di Jakarta karena saat itu ada pertemuan hakim agung, yang salah satu pesertanya adalah Akil Muchtar. “Di sana ada Akil Mochtar,  Umar Samiun, saya dan beberapa pengunjung lain.  Tapi  Umar tidak tahu kalau disana ada Akil, mungkin karena tidak melihat Akil sebab banyak orang di sana,” katanya.

Usai pertemuan itu, katanya Akil memberikan kartu nama yang dibaliknya tertera nomor rekening CV Ratu Samagat.  Saat mempertanyakan maksud dari pemberian kartu nama itu, ia mengatakan Akil memberikan jawaban yang tidak begitu jelas melui sebuah kalimat.  “Itik tidak perlu diajar berenang, ” begitu kata Arbab menirukan pernyataan Akil.

Nah pernyataan itu,  ia tafsirkan untuk memanfaatkan Umar Samiun. Melalui pesan singkat di Ponsel, ia mengirim nomor rekening CV Ratu Samagat kepada Umar, dan menyebut Akil meminta duit Rp 5 milliar.

Setelah mengirim nomor rekening CV Ratu Samagat,  ia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Umar Samiun. “Saya pernah menelpon Umar untuk mempertanyakan apakah duit sudah ditransfer atau tidak. Hanya saja telepon saya lagi-lagi tidak pernah tersambung,”  katanya.

BACA JUGA :  Praperadilan Ditolak, Umar Samiun Bisa Dijemput Paksa KPK

Ia tidak mau memberikan nomor rekening pribadi karena untuk  menyamarkan kepentingannya memanfaatkan Umar memperoleh duit.  “Kalau rekening pribadi jangan sampai Umar tahu kalau saya memanfaatkan kondisi Umar. Ini adalah kerasi-kreasi kecil untuk memperoleh keuntungan pribadi,” tandasnya.

Ia mengaku terlambat untuk mengambil uang dari rekening CV Ratu Samagat.  “Seandainya saya dapat bukti transfer. Maka saya akan telepon Akil Mochtar dan menyampaikan bahwa ada uang saya Rp 1 milliar di rekening CV Ratu Samagat. Awalnya saya meminta Umar untuk mengirim duit sebesar Rp 5 milliar.  Saya tidak tau apakah Umar kirim atau tidak. Nanti kasus mencuat baru saya ketahui,” akunya.

Saksi lain,  Laode Agus Mumin mengatakan dipaksa oleh Arbab untuk mempertemukannya dengan Umar Samiun. Hanya saja Umar terus menolak untuk bertemu Arbab. “Pak Umar tidak mau ketemu Arbab. Namun Arbab meminta nomor telepon Umar dan saya memberikannya tanpa konfirmasi ke pak Umar lebih dulu, ” ujar dia.

Soal ada komunikasi lain antara Umar dan Arbab, ia tidak tahu.  Yang pasti komunikasi sampai pada pemberian nomor telelon.  Soal kominikasi selanjutnya ia sama sekali tidak tahu, entah itu membicarakan angka-angka atau semacamnya.

Sementara itu, pakar Hukum Pidana,  Prof Laica Marzuki mengatakan perubahan gugatan yang diajukan pemohon dalam sidang praperadilan dimungkinkan sepanjang tergugat belum mengemukakan jawaban. Katanya, seseorang tidak bisa dijadikan tersangka hanya karena kesaksian tersangka dalam persidangan perkara yang lain atau putusan atas keyakinan hakim dalam perkara lain.
“Tidak dibenarkan dalam hukum acara menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum memeriksa tersangka. Karena keputusan MK mengikat jadi mestinya calon tersangka diperiksa lebih dulu apalagi perkara berbeda,” kata saksi ahli yang merupakan mantan Wakil Ketua MK, di hadapan hakim.

BACA JUGA :  KPK Intensifkan Kasus Bupati Buton, Enam Saksi Diperiksa

Dalam sebuah negara hukum, kata dia, yang utama adalah hak asasi.  Ini adalah salah satu norma konstitusi sehingga tidaklah dibenarkan penyidik menetapkan tersangka tanpa lebih dulu melakukan pemeriksaan.

Sementara,  Ahli Hukum Tata Negara,  Dr Margarito Kamis mengatakan hukum positif mengharuskan penyidik memeriksa calon tersangka sebelum menetapkan tersangka. Kalau informasi hanya diperoleh dari putusan pekara lain yang putusannya mengikat, kata dia harusnya lebih dulu calon tersangka diperiksa sebelum jadi tersangka.

Sepanjang menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi,  kata Margarito, ia tidak pernah menemukan adanya pemohon yang menghendaki kekalahannya.

“Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka sebelum penyidik melakukan pemeriksaan kepada calon tersangka,” katanya.
Saksi ahli lainnya, Chairul Huda. Pakar pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMK) mengatakan indikator penetapan tersangka yakni sebelum ditetakan tersangka,  kata dia penegak hukum harus melakukan proses penyelidikan atau penyidikan.

Menurutnya, putusan perkara lain tidak bisa dijadikan bukti untuk menetapkan seseorang tersangka tanpa lebih dulu memeriksanya.
“Menemukan tersangka bagian akar dari proses penyidikan.  makanya, harus kumpulkan dulu buktinya katakanlah sepereti putusan perkara lain, barulah tetapkan orang sebagai tersangka.  Jangan tetapkan dulu tersangka baru cari bukti, ” katanya.(***)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top