Ribuan Guru SMA di Sultra Belum Gajian – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Edukasi

Ribuan Guru SMA di Sultra Belum Gajian

 

Guru se Sultra saat mengikuti apel bersama di kantor Gubernur Sultra, Januari 2016.

Guru se Sultra saat mengikuti apel bersama di kantor Gubernur Sultra, Januari 2016.

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI-Alih status guru dan tenaga pendidik SMA/SMK ke Pemprov menyisakan sedikit masalah. Para pengajar itu hingga penanggalan ke 18 di Januari ini, belum ada satupun dari 6.573 guru itu yang menerima gaji. Mereka untuk sementara diminta bersabar karena proses administrasi dari Pemkab/Pemkot belum semuanya kelar. Menarik tabungan dan pinjam ke rekan atau keluarga kini terpaksa dilakukan.

“Untung masih ada tabunganku sedikit yang saya simpan untuk sekolah anak. Tapi karena belum gajian terpaksa ditarik dulu,” aku seorang guru SMA di Kota Kendari, kemarin. Wanita berkerudung itu mengaku sudah gusar karena sampai sekarang belum ada kabar yang pasti kapan mereka bisa menerima hak bulanan itu. Ia hanya berdoa, agar persoalan ini cepat diselesaikan Dinas Dikbud, yang jadi tempat mereka bernaung.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebut ini dipicu belum diserahkannya Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dari daerah ke Pemprov. “Gajinya (guru SMA/SMK) belum bisa dicairkan. Kalau sudah ada (SKPP), pastinya akan diproses. Kendati masih dalam proses, kami tetap berupaya pembayarannya bisa dilakukan bulan Januari ini. Kalau belum bisa bulan ini, gajinya akan dirapel Februari,” jelas H Damsid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Rabu (18/1).

Kepastian pembayaran gaji guru sambung Damsid, bukan hanya mereka yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) mutasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun juga bagi guru yang SK-nya belum diterbitkan. Bila belum dirampungkan, mereka masih menjadi tanggungjawab kabupaten/kota. Dalam daftar kepegawaian, mereka masih tercatat pegawai kabupaten/kota. Makanya, ia meminta para guru untuk tidak resah. Intinya, pemerintah akan memastikan hak-hak mereka terbayarkan.

Berdasarkan data kata mantan Dekan Fisip Universitas Halu Oleo (UHO), jumlah tenaga pendidik yang belum mengantongi SK peralihan dari BKN sebanyak 249 pegawai. Namun jumlah ini dipastikan sudah berkurang. Hasil konfirmasinya dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Ini artinya, jumlah pegawai urusan pendidikan yang telah mendapatkan SK-nya sudah lebih dari 6.573 pegawai.

Selain belum bisa menerima gaji, para guru itu juga tidak bisa berharap mendapatkan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) seperti yang diberikan kepada PNS Pemprov lainnya. Pemprov memastikan, bila ada harapan seperti itu sulit terealisasi. Tahun ini, TPP hanya bisa diberikan bagi PNS lama. Pertimbangannya, APBD Pemprov Sultra terbatas. Kuota Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukan untuk gaji guru mengalami devisit sebesar Rp 310 miliar. Selain itu, guru yang dialihkan ke Pemprov telah memperoleh tunjangan sertifikasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sultra, H Kusnadi mengatakan pemberian TPP untuk guru belum dianggarkan. Begitupun dengan tunjangan-tunjangan tambahan lainnya. Namun pemerintah tetap menyediakan anggaran tersendiri untuk para guru. Mulai dari peningkatan kapasitas, pemberian beasiswa, tunjangan untuk guru yang mengajar di daerah terluar dan terpencil.

“Jadi tidak ada TPP untuk guru. Mereka kan sudah memperoleh tunjangan sertifikasi. Untuk saat ini, belum ada tunjangan tambahan lagi kecuali yang telah tercantum dalam program. Penyalurannya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP),” pungkas mantan Kepala Biro Humas dan PDE Setprov Sultra ini.

Sementara itu, pihak DPRD Sultra meminta agar Pemprov Sultra segera menunaikan kewajibannya terhadap guru SMA/SMK. DPRD pun memberikan waktu sepekan agar gaji para guru itu bisa dibayar. “Saya sedih mendengar nasib para guru SMA/SMK yang gajian. Ini harusnya tidak terjadi, apalagi masalahnya ini soal keberlangsungan hidup pegawai terlebih nasib keluarga mereka,” kata Taufan Alam, anggota DPRD Sultra saat dihubungi Rabu (18/1).

Anggota Komisi I itu mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membayarkan gaji para guru tersebut. Taufan juga mengatakan, jika dalam waktu yang ditentukan hak dari para guru tersebut belum direalisasikan maka pihaknya akan memanggil BPKAD. “Paling lama 1 minggu. Kita akan tanya apa alasan dan kendala seperti apa sehingga hak para guru tersebut belum juga diselesaikan,” pungkasnya. (amal)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top