Praperadilan Bupati Buton, Saksi Ahli KPK Akui Penetapan Tersangka Harus Melalui Proses – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Praperadilan Bupati Buton, Saksi Ahli KPK Akui Penetapan Tersangka Harus Melalui Proses

kendaripos.fajar.co.id, JAKARTA – Sidang lanjutan praperadilan antara Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dipimpin oleh hakim tunggal Noor Edi Yono, Kamis (19/1).

IMG_20170119_093342_HDR

Dalam sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dan tanggapan KPK terhadap jawaban saksi ahli yang diajukan pihak pemohon dalam hal ini Umar Samiun dalam persidangan sebelumnya.

Sidang yang dimulai pukul 09.30 WIB berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Saksi ahli yang dihadirkan KPK adalah Adnan Pasiladja yang merupakan mantan hakim. Adnan memberikan keterangan selaku ahli dalam bidang hukum acara pidana.

Agus Dwiwarsono selaku kuasa hukum Umar Samiun memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi ahli KPK mengenai proses penetapan tersangka berdasarkan KUHAP. Jika alat bukti yang digunakan penyidik maupun penyelidik dengan menggunakan keterangan terdakwa maupun saksi dalam persidangan terhadap kasus lainnya.

Dalam penjelasannya Adnan memaparkan bahwa dalam menetapkan tersangka harus melalui proses yang diatur dalam KUHAP. Artinya, walaupun dalam proses penyelidikan maupun penyidikan memang sudah bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi harus melalui proses.

“Harus melalui proses untuk menjadikan alat bukti kesaksian dalam fakta persidangan di perkara lain. KPK boleh saja menetapkan tersangka perkara baru melalui pengembangan penyidikan dari perkara lain atas bukti dalam sebuah persidangan. Tetapi tetap harus melalui proses sudah adanya minimal 2 alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan calon tersangka untuk mencari tersangka dalam suatu kasus,” paparnya.

Adnan juga mengatakan bahwa proses penyelidikan dalam suatu perkara adalah merupakan hanya sub dari penyidikan. Didalam KUHAP juga yang ada hanya penyidikan. Kalau sudah memenuhi syarat dan diperoleh alat bukti terjadinya indikasi korupsi dalam sebuah persidangan perkara lain maka bisa dilakukan penyidikan di perkara yang lain tanpa melakukan penyelidikan.

“Tidak perlu diperiksa baru dinyatakan sebagai tersangka. Dalam KUHAP pemeriksaan tersangka bukan untuk membuktikan salah dan tidaknya. Bagaimana kalau dia menyangkal. Maka tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka, ” pingkasnya.

Lebih lanjut, jika penyidik sudah mempunyai dua alat bukti maka sudah bisa menetapkan tersangka dalam suatu perkara. Tetapi penyidik tidak bisa menggunakan bukti sebuah keterangan di persidangan jika tidak melalui proses seperti yang diatur didalam KUHAP. “Kembali saya katakan bahwa penyidik harus kembali melakukan proses penyidikan kembali. Ada proses yang harus dilalui, tidak serta merta bukti disebuah persidangan dijadikan bukti di perkara baru tanpa melalui proses. Harus memanggil saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan untuk diperiksa,” tegasnya. (Hrm/Fajar)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top