Bendahara Tak Verifikasi SP2D, Pencairan Dana Proyek Kantor Bupati Konut Lebih – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Bendahara Tak Verifikasi SP2D, Pencairan Dana Proyek Kantor Bupati Konut Lebih

Mantan BUD Pemkab Konawe Utara, Gina Lolo saat memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari. ADWIN BARAKATI/KENDARI POS

Mantan BUD Pemkab Konawe Utara, Gina Lolo saat memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari.
ADWIN BARAKATI/KENDARI POS

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara dengan terdakwa Aswad Sulaeman kembali digelar, Rabu (18/1). Kemarin, giliran tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka adalah, Miswatin, bendahara pengeluaran, Gina Lolo selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga Adi, kontraktor dari CV Kartika. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pada rekanan proyek tersebut, majelis lebih dulu memeriksa Gina Lolo. Dalam keterangannya Gina Lolo mengakui bahwa ada pertemuan yang pernah dilakukan Siodinar untuk membahas proses pencairan dana proyek pembangunan kantor Bupati tahap III yang dikerjakan PT Voni Bintang Nusantara (VBN). Hanya saja, pertemuan yang dilakukan Gina dan Siodinar sebanyak enam kali itu, bukan soal pemberian uang. Dia membantah, bahwa pertemuannya dan Siodinar terkait pemberian uang, seperti apa yang disampaikan Siodinar beberapa waktu lalu dalam persidangan.

“Tidak ada uang yang diberikan kepada saya. Pak Siodinar hanya bertemu saya, cuma untuk menanyakan soal proses pencairan selanjutnya. Saya bilang belum ada di DAK,” kata Gina di hadapan Majelis Hakim, Irmayanti, SH. Wanita yang juga termasuk tersangka dalam kasus ini menjelaskan, proses pencairan dana dari kas daerah ke rekening PT VBN sesuai terbitnya surat permintaan pencairan dana (SP2D). Tugas dia sebagai Kuasa BUD pada waktu itu, hanya mencocokan SP2D dan juga bilyet giro . Menurut Gina, prosedurnya terbitnya SP2D mesti bertahap, yakni ada SPM dan SPP, lalu diverifikasi dan ditandatangani beberapa pejabat.

Meski demikian, majelis hakim mempertanyakan mengapa Gina tidak melakukan pencocokan pencairan anggaran tersebut. Padahal dia mempunyai kewenangan memeriksa sebelum SP2D terbit .”Karena saudara tidak memverifikasi, akhirnya terjadi kelebihan pembayaran dalam proses pembayaran 95 persen ke rekening PT VBN. Pembayaran yang seharusnya Rp 3 miliar lebih, justru menjadi Rp 6 miliar lebih. Padahal anda punya kewenangan untuk menghentikan pencairan. Kok justru diteruskan pencairannya,” tanya Hakim Anggota, Andriwahyudi, SH atas kesaksian Gina Lolo.

Peran Gina dalam kasus ini cukup penting. Dia dianggap sebagai dalang yang menyebabkan lebihnya pembayaran duit negara ke pihak rekanan. Sebab, perempuan ini bertugas sebagai pejabat yang dapat meneliti syarat-syarat administrasi dalam keuangan daerah, sebelum pembayaran dilakukan dari kas daerah ke rekening rekanan. Proyek pembangunan kantor Bupati Konut tahap III dilakukan dengan beberapa kali pencairan. Pada pencairan 21 persen, 70 persen, 95 persen dan juga 5 persen. Pada pencairan ke 95 persen disitu terjadi kelebihan sebesar Rp 2,3 miliar. Nah dari keterangan-keterangan Gina, tak ada satupun yang diakui, bahwa dia lalai dalam jabatannya. Menurut Gina, proses pencocokan SP2D tidak lakukan karena telah dianggap sudah benar. Tak ada yang perlu diveifikasi karena tak ada kejanggalan.

“Saya pikir karena tidak ada kejanggalan, jadi saya tidak verifikasi Yang Mulia,” argumennya. Sementara itu, Adi yang merupakan rekan Siodinar mengungkapkan doal dana proyek yang pernah diambil Siodinar di BPD Konawe Utara. Menurut Adi pertemuannya dengan Siodinar berawal dari Kantor BUD. Disitu, Siodinar sementara mengurus proses pencairan dana proyek yang selesai dikerjakannya yakni pembangunan kantor Bupati tahap III. Siodinar meminta tolong padanya memberikan cek untuk menarik uang dalam jumlah besar. Uang tersebut langsung ditarik tiga kali pada hari berbeda. “Pertama Rp 1,2 miliar, Rp 1,7 miliar dan terakhir Rp 200 juta. Uang itu langsung saya berikan ke Siodinar di Kendari . Saya tidak tahu uang apa itu. Dan saya mau tarik uang tersebut atas dasar pertemanan saja,” dalih Adi.

Untuk diketahui, kelebihan pembayaran proyek pembangunan kantor Bupati tahap III bermula dari informasi Abas, staf Keuangan Pemda Konut. Duit yang seharusnya ditransfer ke rekenig PT VBN bernilai Rp 3 miliar lebih, justru menjadi Rp 6 miliar lebih. Dia lalu memberitahukan ke Aswad sebagai Bupati Konawe Utara saat itu. Aswad lalu meminta Siodinar untuk berkoordinasi pada Yani Sumarata. (ade)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top