Nekat Bangun Pasar Kaget Tanpa Izin, Walikota Warning Pemilik Lahan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Metro Kendari

Nekat Bangun Pasar Kaget Tanpa Izin, Walikota Warning Pemilik Lahan

Rangka pasar ini ternyata belum berizin.

Rangka pasar ini ternyata belum berizin.

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI-Munculnya bakal pasar di Kawasan Kali Kadia mengundang reaksi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Wali Kota, Ir. H. Asrun mengingatkan jika rencana pemilik lahan untuk menjadikan tanah miliknya sebagai pasar itu hal yang tak mungkin. Sebab dalam tata ruang wilayah kota, kawasan tersebut jelas hanya diperuntukan bagi kawasan pertokoan dan perhotelan.

“Itu tidak boleh, jadi jangan bikin pasar di situ. Kota ini harus kita atur, supaya kita nyaman tinggal di dalamnya,” jelasnya, Senin (16/1).

Asrun mengaku pernah menerima surah permohonan izin dari sang pemilik. Namun ia enggan memproses karena hal itu yang tidak mungkin direalisasikan. Bahkan, para calon pedagang sudah berdemo beberapa kali untuk mendesak Pemkot mengeluarkan izin tersebut. “Kita sudah sampaikan kalau tidak bisa, mudah-mudahan tidak memaksakan keadaan,” sambungnya.

Kawasan pasar dimaksud berada di Jalan Antero Hamra yang menghubungkan Jalan Protokol Ahmad Yani dengan jalur By Pass atau tepat di sebelah MTs Kendari. Asrun pun mengimbau pemilik atau pengelola pasar secara sadar menghentikan pembangunan kios-kios yang sudah hampir rampung itu. Sebab jika nekad maka kerugian besar akan dialami pedagang. “Saya kasih contoh, itu tempat yang hampir dijadikan pasar di samping Swiss Belhotel. Sekarang lihat sendiri tidak jadi karena memang yang larang itu bukan pemerintah tapi aturan. Jadi kalau kami izinkan, Pemkot yang dapat masalah,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Subhan turut menyesalkan aktivitas pembangunan kios yang tidak didahului terbitnya izin dari pemerintah. Sehingga kerugian bisa jadi tidak hanya dialami pemilik lahan tapi jelas sudah ada beberapa pedagang yang lebih dulu memesan kios.

“Masyarakat juga harus paham aturan, sebelum membangun itu kan harus ada izin dulu dari pemerintah,” ujarnya. Dewan juga mengapresiasi ketegasan pemerintah yang tetap memertahankan peruntukan kawasan itu. “Konsekuensinya ya masyarakat harus mengalah dengan aturan,” tandasnya. (ely)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top