Ini Tanggapan Panglima Terkait Wajib Wamil bagi Alumni IPDN – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Ini Tanggapan Panglima Terkait Wajib Wamil bagi Alumni IPDN

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6×6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewajibkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ikut wajib militer, mendapat tanggapan sejumlah kalangan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut, usulan itu baik. Namun, itu tidak lantas membuat alumnus IPDN bisa serta merta masuk jajaran TNI.

Harus ada aturan jelas apabila usulan tersebut hendak direalisasikan.

“Kan harus ada aturannya. Jadi, kalau dibuat undang-undang nggak masalah,” ujarnya saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (17/1).

Gatot mengatakan, lulusan IPDN memang disiplin. Sebab, sejak masih mengeyam pendidikan mereka sudah dituntut disiplin.

Sehingga tidak menjadi masalah apabila mereka turut diberi pendidikan bela negara dan wajib militer.

Tidak menjadi soal pula apabila mereka disiapkan untuk mengisi pos-pos di bawah naungan TNI.

Namun demikian, harus ada aturan jelas. Sehingga implementasinya tidak berantakan.

Sebab, lulusan IPDN juga punya tanggung jawab terhadap ikatan dinas yang harus mereka laksanakan pasca menuntaskan pendidikan.

Selain itu, Gatot juga mengungkapkan, mereka juga harus mendaftar seperti anggota TNI lain. Ikut seleksj juga tes yang diselanggarakan oleh anggota TNI.

Sehingga memenuhi syarat yang berlaku. “Boleh saja daftar secara umum. Kemudian diangkat sebagai tentara,” kata dia.

Tapi, mereka harus siap dengan segala konsekuensi. Termasuk diantaranya soal ikatan dinas yang wajib dilaksanakan.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pendidikan bela negara dan wajib militer bagi lulusan IPDN memang tidak lantas menjadi jalan untuk masuk ke jajaran TNI.

Apalagi sampai mengisi pos-pos penting di bawah institusi tersebut.

Menurut dia, pendidikan bela negara dan wajib militer penting agar lulusan IPDN siap ketika dibutuhkan oleh negara.

Dengan begitu, ketika dalam keadaan darurat, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggota TNI.

Mereka juga bisa memanggil pegawai negeri sipil lulusan IPDN yang sudah ikut pendidikan bela negara dan wajib militer.

“Jadi, dalam keadaan terancam jangan hanya mengandalkan TNI,” jelas dia.

Menteri yang juga juga politisi PDIP itu menegaskan, pos-pos di bawah naungan TNI tetap diisi oleh prajurit TNI.

Lulusan IPDN hanya bertugas membantu. “Bantu danramil, bantu kapolsek. (Pos penting) itu bagian TNI,” terang dia.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sepakat bahwa pendidikan bela negara penting.

Sebab, melalui pendidikan bela negara, masyarakat akan lebih cinta tanah air.

Secara otomatis itu menumbuhkan semangat rela berkorban. Selain itu, pendidikan bela negara juga bakal melahirkan kebanggaan sebagai warga negara.Yang mana itu adalah salah satu tujuan pendidikan bela negara. “Ujungnya, bagaimana kita (masyarakat) mencintai negara,” ucap dia. (syn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top