Dipanggil KPK, Umar Samiun Mangkir lagi…. – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Dipanggil KPK, Umar Samiun Mangkir lagi….

kendaripos.fajar.co.id JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil mendapatkan keterangan Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun. Agenda pemeriksaan tersangka suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu terkait sengketa Pilkada Buton 2011 itu sudah dua kali dijadwalkan, namun Umar Samiun tak kunjung datang. Teranyar, pemeriksaan diagendakan, Jumat (6/1).

download-24

Alasan ketidakhadiran Umar Samiun kali ini disampaikan melalui pengacaranya, Agus Dwiwarsono ke KPK. “Informasi yang kami terima yang bersangkutan tidak datang. Pengacaranya menyampaikan kepada penyidik,” ungkap Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, Jumat (6/1).

Meskipun sudah dua kali tidak menghadiri panggilan penyidik, Febri belum bisa memastikan apa langkah yang akan ditempuh agar tersangka dapat diperiksa. Sebab untuk mengetahui apakah akan dilakukan upaya jemput paksa atau bagaimana, harus dikoordinasikan dan membahasnya di internal KPK. “Kami masih akan bahas di internal KPK,” ujar aktivis anti korupsi itu.

Sejatinya Umar Samiun, kata dia, diperiksa tanggal 6 Januari 2017. Sebelumnya yang bersangkutan tak hadir dengan alasan surat panggilan penyidik terlambat diteima. Tapi kali ini, Febri belum mendapatkan informasi dari penyidik mengenai alasan Umar Samiun belum memenuhi panggilan.

Sekadar diketahui, Akil Mochtar yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin setelah divonis menerima suap dan janji terkait pengurusan sembilan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan disanksi hukuman penjara seumur hidup. Tujuh di antaranya telah ditindaklanjuti KPK dengan menetapkan sejumlah tersangka. Terakhir, KPK menetapkan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, sebagai tersangka. Namun, masih terdapat dua sengketa Pilkada yang disebut pada dakwaan Akil terindikasi suap dan masih belum tuntas diselesaikan KPK. Keduanya yaitu Kabupaten Buton yang kini dipimpin Umar Samiun dan Provinsi Jawa Timur yang sekarang dipimpin Gubernur Soekarwo.

Dalam amar putusan sidang Akil Mochtar, Umar Samiun sendiri telah mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil sekitar tahun 2012 agar memenangkan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK. Hal itu, disampaikan Samsu Umar saat bersaksi dalam persidangan Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 4 Maret 2014 lalu. “Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp 1 miliar,” katanya.

Dugaan suap ini bermula dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang digelar pada Agustus 2011. Terdapat sembilan pasangan calon yang mengikuti Pilkada ini, yakni pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa dan La Diri, Azhari dan Naba Kasim, Jaliman Mady dan Muh Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, La Sita dan Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu dan Ali Hamid, Edy Karno dan Zainuddin, serta pasangan Abdul Hasan dan Buton Achmad.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton yang melakukan penghitungan suara menyatakan pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo sebagai pemenang. Keputusan KPU ini digugat oleh pasangan Lauku dan Dani, Samsu Umar dan La Bakry, serta Abdul Hasan dan Buton Achmad ke MK. Dalam putusannya, MK membatalkan putusan KPU Buton dan memerintahkan KPU Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta melakukan pemungutan suara ulang. Pada 24 Juli 2012, MK memutus Samsu Umar dan La Bakry menjadi pemenang Pilkada Buton. (dan/b)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top