Sulawesi Tenggara Mendadak Tiongkok, Menaker Malah Dituding Pencitraan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Sulawesi Tenggara Mendadak Tiongkok, Menaker Malah Dituding Pencitraan

Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) pada saat jam kerja di salah satu pabrik di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos

Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) pada saat jam kerja di salah satu pabrik di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016).–Foto: Imam Husein/Jawa Pos

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal, termasuk di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, tidak terlepas dari pengawasan yang buruk. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) paling disorot terkait dengan masalah tersebut.

Kalau Menaker Hanif Dhakiri selama ini kerap muncul dalam operasi sidak tenaga kerja ilegal, seharusnya dia juga melakukan sidak ke Morosi. Di sana, dia akan menemukan sekian banyak tenaga kerja asing yang bekerja sebagai buruh kasar.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, sidak Menaker Hanif selama ini lebih cenderung seperti pencitraan. Upaya itu belum mencerminkan pemberantasan TKA ilegal yang bekerja sebagai buruh kasar. “(Menaker) kan bisa memerintahkan seluruh bidang pengawasan di dinas tenaga kerja daerah untuk melakukan sidak daripada marah-marah yang tanda petik seperti rekayasa,” ujarnya.

Said menambahkan, Kemenaker mestinya berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun ke lapangan dan melakukan sidak di perusahaan-perusahaan besar milik asing. Sebab, banyak TKA unskilled worker alias buruh kasar yang bekerja di perusahaan investasi asing. “Seperti smelter di Sulawesi yang merupakan investasi Tiongkok,” bebernya.

Sayang, pihak Kemenaker belum memberikan respons mengenai kritikan itu. Hanya, Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker Maruli Hasiloan Tambunan menyebutkan, pihaknya sudah mengawasi dan menindak TKA di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari.

Namun, dia enggan menyebutkan secara detail jumlah TKA yang ditindak. Maruli hanya mengatakan, para TKA itu sebenarnya sudah dibina. “Jadi begini, (pengawasan) tujuan sebenarnya untuk kepatuhan, bagaimana perusahaan itu patuh,” jelasnya.

Terpisah, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Agung Sabar Santoso menuturkan, memang banyak pekerja asing dari Tiongkok di Kendari. Namun, sebenarnya jumlah pekerja lokal juga banyak. “Saya sudah cek ke lokasi secara langsung, pekerja lokal cukup banyak,” paparnya.

Namun, memang posisi Kendari yang menjadi transit ke Morowali menyebabkan seakan-akan terlihat banyak TKA dari Tiongkok. Padahal, sebagian pekerja asing tersebut juga pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). “Di Morowali ada pengolahan (smelter) juga,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos (Kendari Pos Group), Senin (2/1).

Polda Sultra, kata Agung, akan membantu imigrasi bila ada rencana operasi TKA di Kendari. “Kami siap terjun untuk membantu imigrasi. Kita kan partner dengan Dirjen Imigrasi Pak Ronny F. Sompie,” ungkapnya.

Bahkan, beberapa kali operasi TKA yang dilakukan imigrasi dibantu kepolisian. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah TKA yang ketahuan bekerja, namun dengan visa kunjungan. “Banyak yang sudah dideportasi,” tegasnya.(tyo/bil/idr/c7/ang)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top