Temuan Tim di Lokasi IUP PT SSU, 348 Meter Hutan Lindung Dirusak – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Bombana

Temuan Tim di Lokasi IUP PT SSU, 348 Meter Hutan Lindung Dirusak

Pihak Reskrimsus Polda Sultra, saat melakukan pemeriksaan administrasi di lokasi tambang PT SSU di Kabaena Tengah, Rabu (16/3).

Pihak Reskrimsus Polda Sultra, saat melakukan pemeriksaan administrasi di lokasi tambang PT SSU di KabaenaTengah. Ilustrasi/Dok kendaripos.fajar.co.id

kendaripos.fajar.co.id,KENDARIHutan lindung yang masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Surya Saga Utama (SSU) ternyata sudah diserobot. Tim investigasi Dinas Kehutanan (Dishut) Sultra menemukan adanya pembukaan hutan sepanjang 348 meter. Klaim Direktur Utama PT Surya Saga Utama (SSU), Harry Sutarta yang menyatakan pihaknya belum menyentuh hutan lindung patut dipertanyakan.

Memang bukan PT SSU pelakunya. Namun ditengarai perusahaan mitra PT SSU bernama PT Cahaya Saga Utama (CSU) yang mengurusi masalah pelabuhan khusus (Pelsus). Dua perseroan terbatas itu disinyalir satu pemilik. PT CSU diduga telah merambah 348 meter kawasan hutan lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Penyerobotan hutan lindung diketahui dari hasil investigasi tim Dishut Sultra. Terdapat bekas jetty dari pembukaan hutan mangrove sepanjang 348 meter di dalam Izin Usaha Tambang (IUP) seluas 1.292 hektar milik PT SSU.
Temuan tersebut pun telah diserahkan ke Polda Sultra untuk ditindak lanjuti.

Kepala Bidang Planologi Dishut Sultra Sahid menjelaskan, kecurigaan awal sebenarnya ditengarai terjadi di hutan produksi. Setelah melakukan investigasi, pihaknya menemukan bekas aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan hutan lindung untuk akses menuju jetty. “Hutan produksi belum digaruk. Namun tim menemukan ada proses pertambangan lain namun bukan nikel. Kemudian tim juga menemukan adanya pembukaan hutan mangrove sepanjang 348 meter sebagai akses menuju jetty,” ungkap Sahid saat ditemui di Kantornya Dishut Sultra, kemarin.

Versi Dishut Sultra, kawasan hutan mangrove yang menghubungkan ke pembangunan Pelabuhan Khusus PT SSU masuk wilayah hutan lindung. Sahid menjelaskan, pembukaan hutan lindung dan aktivitas pertambangan itu diduga dilakukan oleh PT Cahaya Saga Utama (PT CSU). “Saya belum mengetahui secara persis keterkaitan PT CSU dan PT SSU soal pembukaan hutan lindung tersebut. Soal pertambangan cromit yang ditemukan itukan bukan domain kami. Karena lokasi pertambangan juga berada di areal penggunaan lain (APL). Soal pembukaan hutan lindung yang menjadi fokus kami, karena pembukaan lahan itu tidak menggunakan izin,” ungkapnya.

Ia mengaku temuan pembukaan jalan di kawasan hutan lindung telah diserahkan ke Polda Sultra. Ia mengaku pihak Polda Sultra telah meminta peta lokasi kehutanan di area IUP PT SSU. “Tinggal kepolisian saja yang akan melanjutkan temuan tersebut. Kalau perlu kesaksian tim, kami siap untuk memberikan keterangan atas temuan tersebut,” katanya.

Terkait dengan wacana pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan PT SSU, Sahid mengaku perusahaan asal Rusia itu belum mengajukannya. “Izin tersebut masih dalam tahap wacana. Jika, diperlukan mereka akan mengajukan. Mereka (PT SSU) masih mempertimbangkan akan menggunakan kawasan hutan produksi atau tidak. Prinsipnya mereka akan mengajukan izin tersebut hanya diperuntukan untuk akses jalan kendaraan saja,” kata Sahid.

Di tempat terpisah, Kabid Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Makawaru mengatakan, PT CSU dan PT SSU memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kedua perusahaan itu, satu kepemilikan. “PT SSU memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi nikel. Sedang PT Cahaya Saga Utama (PT CSU) punya izin bahan galian cromitnya. Komisaris dan direktur itu bertukar posisi saja pada dua perusahaan itu. Misal suami jadi komisaris di PT SSU dan istri jadi direktur maka sebaliknya di PT CSU,” kata Andi Makawaru.

Sebelumnya, Direktur Utama PT SSU, Harry Sutarta membantah adanya aktivitas PT SSU di kawasan hutan lindung. Menurut Harry, Izin Usaha Pertambangan PT SSU memang sebagian diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung. “Luas hutan lindungnya sekitar 25 hektar,” katanya. Meski wilayah IUP-nya, masuk dalam kawasan, Harry Sutarta menjamin, hingga pekan kemarin, kawasan terlarang itu belum disentuh sama sekali oleh perusahaannya. Pihaknya tidak berani menerobos atau menambang di dalam areal tersebut, sebelum mengantongi izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. “Untuk menggunakan kawasan hutan lindung itu, harus ada izin pinjam pakai. Kalau tidak ada, tidak mungkin kami berani beraktivitas diatasnya,” sambungnya.

Terkait wilayah yang kini digarap PT SSU, Harry menjamin bila lokasi tersebut berada di luar kawasan hutan lindung. Semua aktivitas termasuk pembangunan  mesin-mesin smelter, berada di areal penggunaan lain (APL). Sementara masalah rekomendasi terminal khusus, Harry Sutarta mengatakan, perusahaannya tengah mengajukan permohonan pengkajian UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Sultra. Ini dilakukan karena Pelsus yang ada saat ini,  merupakan milik PT Cahaya Saga Utama. “Karena sudah diputuskan oleh Dirjen Perhub laut, dan dipindahtangankan ke PT SSU, maka syaratnya sesuai undang-undang harus dilakukan kajian UKL-UPL. Dan saat ini sementara dalam proses pengajuan,” sambungnya. (nur/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top