Biaya Pilkades Butur Ditanggung APBD – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Buton Utara

Biaya Pilkades Butur Ditanggung APBD

— Sebesar Rp 2 Miliar

KENDARIPOS.OC.ID BURANGA- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kamis (22/12) lalu. Salah satu pagu anggaran cukup menarik perhatian adanya kucuran dana untuk membiayai pemilihan kepala desa sebesar Rp 2 Miliar dari jumlah total Rp 603 miliar APBD Buton Utara tahun 2017. Sebanyak 43 desa bakal mengambil bagian untuk menentukan pemimpin mereka yang terbaik.

Muliadin Salenda

Muliadin Salenda

Wakil Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Muliadin Salenda menuturkan, dengan adanya gelontoran anggaran untuk membiayai pilkades sebesar Rp 2 Miliar, secara otomatis calon kepala desa tak akan mengeluarkan dana sepeserpun dalam proses pendaftaran ataupun pelaksanan pemilihan seperti tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA :  Tingkatkan SDM Putra Daerah, Butur Gelontorkan Rp 1,5 Miliar Untuk Beasiswa Pendidikan

“Dengan adanya anggaran sebesar Rp 2. 175. 000.000 semuanya biaya pelaksanaan pilkades telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini merupakan perjuangan kami di Komisi I agar calon kepala desa tak lagi dibebankan membiayai seluruh pelaksanaan pemilihan,” ujar Muliadin Salenda.

Legislator asal Partai Demokrat ini menambahkan, secara umum persiapan pelaksanaan pilkades serentak yang rencananya bakal digelar Maret 2017 mendatang telah siap untuk dilaksanakan. Tinggal menunggu pengesahan peraturan bupati mengenai pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

BACA JUGA :  Mulai Tak Sejalan, PDIP Pertanyakan Komitmen Parpol Pendukung Abu Hasan-Ramadio

“Berdasarkan informasi dari tim perencanaan dan penyusun, Perbup Pilkades telah rampung digarap. Dan telah diserahkan ke Biro Hukum Butur, selanjutnya akan dilakukan langkah evaluasi terkait peraturan bupati tersebut bersama Kepala Biro Hukum Pemrov Sultra. Setelah itu, dilakukan pengesahan oleh Bupati Buton Utara ,” terangnya.
Ketua Dewan Kehormatan DPRD Buton Utara ini optimis, pengesahan peraturan pilkades bakal tepat waktu sebagaimana jadwal yang telah disusun diawal Januari tahun 2017 mendatang. Muliadin tak menampik, sempat terjadi pro kontra terkait adanya usulan diwajibkan calon kepala desa harus pandai baca tulis alquran. Namun, telah disepakatai bersama dan dihilangkan.

BACA JUGA :  BPN Butur Dituding Pungli

“Ada sebanyak 43 desa bakal menggelar Pilkades. Selama ini masih diisi pejabat sementara. Tentunya, pelaksanaan pemilihan kelak kami berharap seluruh masyarakat desa menyalurkan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin mereka yang terbaik, ” tandasnya. (hadrian)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top