Pemkot Ikhlas MTQ Square Kembali ke Pemprov – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

Pemkot Ikhlas MTQ Square Kembali ke Pemprov

Asrun memandang tugu religi dari parkir barat kawasan MTq Square.

Asrun memandang tugu religi dari parkir barat kawasan MTq Square.

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Hasil evaluasi pihak pemerintah provinsi Sultra, pengelolaan eks MTQ Squere dianggap tidak maksimal saat ditangani Pemkot Kendari. Pemkot dinilai gagal menata kekumuhan MTQ Squere dengan munculnya puluhan pedagang kaki lima. Alasan lainnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan juga sangat minim dibanding saat masih dikelola mandiri oleh Pemprov. Makanya, mulai Januari 2017 mendatang, aset daerah yang dibangun pada masa Gubernur, Ali Mazi itu akan diambil kembali oleh provinsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Susanti mengaku sudah menerima surat pemberitahuan penarikan kembali aset dimaksud. “Ya, suratnya sudah masuk, kita kelola hanya batas 31 Desember ini, setelah itu diambil alih kembali oleh mereka (Pemprov),” jelasnya, Rabu (21/12).

Hanya saja, bagi Pemkot apa yang dikeluhkan pihak provinsi dinilai terlalu berlebihan. Dari sisi pendapatan daerah misalnya, Kepala Dispenda Kota Kendari, Nahwa Umar membantah jika PAD yang disetor ke Pemprov setelah bagi hasil bukan hanya senilai Rp 20 juta. “Lebih dari Rp 20 juta. Tidak bisa disamakan dengan waktu dikelola sendiri, karena ada kesepakatan bahwa penghasilan nanti dibagi 70 banding 30 persen. Kemudian juga memang harga sewa yang kita patok tidak sama dengan provinsi. Pemkot lebih rendah karena ada Perda, hanya Rp 3 jutaan per event. Apalagi kegiatan di sana itu kebanyakan sosial, tidak mungkin dikasih mahal,” argumennya.

Soal kebersihan lanjut dia, tetap ada petugas yang selalu diturunkan. “Soal kekumuhan yang katanya karena ada PKL, itu hanya karena tendanya yang mungkin sudah lapuk jadi jelek dilihat. Tapi kita mengerti karena memang mereka ini dari kalangan tidak mampu. Retribusinya pun mereka minta diturunkan dan kita penuhi,” tambah Susanti.

Wali Kota Kendari, Dr. Ir. H. Asrun MEng pun tak merasa keberatan jika pengelolaan kawasan publik itu diambil kembali. “Tidak masalah, karena itu aset mereka, kami terima kasih sudah dipercayakan mengelola sebelumnya,” kata Kendari-1 itu, kemarin.

Asrun mengaku memang ada perbedaan tata kelola yang dicanangkan Pemkot dengan Pemprov Sultra. Pemkot menginginkan kawasan itu sepenuhnya menjadi ruang publik. Tak perlu ada pungutan apa-apa saat masyarakat ingin memanfaatkannya. “Saya mau supaya itu gratis saja semua, seperti di Taman Kota. Selama ini kita sewakan karena memang ada komitmen bagi hasil,” tambahnya.

Wali Kota dua periode itu tetap berharap dalam penanganan Pemprov, kawasan itu semakin indah. “Yang penting jangan semrawut, karena biar bagaimana itu masuk wilayah kota,” tandas kandidat gubernur Sultra itu. (ely)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top