Ternyata…Ganti Rugi Lahan Jembatan Bahteramas Belum Tuntas – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

Ternyata…Ganti Rugi Lahan Jembatan Bahteramas Belum Tuntas

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Komitmen Pemprov Sultra mulai dipertanyakan. Hingga kini, uang ganti rugi yang dijanjikan itu tak kunjung direalisasikan. Termasuk anggaran yang katanya akan ditalangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Padahal pemerintah telah berjanji akan melunasi seluruh tunggakan ganti rugi proyek Jembatan Bahteramas tahun ini.

ok

“Pembayarannya masih dalam proses. Tapi kami tetap berupaya agar bisa dituntaskan tahun ini. Batas pembayarannya kan sampai tanggal 25 Desember. Makanya, kami akan koordinasikan dengan Satkernya. Sebab ganti ruginya akan ditalangi kementerian,” kata Ali Akbar, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setprov Sultra ini, Selasa (20/12).

Sejatinya kata Pj Bupati Buton Tengah (Buteng), dana ganti rugi Jembatan Bahteramas telah dialokasikan di APBD-P tahun ini. Namun karena ada hal lain, anggaran sebesar Rp 3 miliar ini harus dialihkan. Apalagi KemenPU-Pera telah menyatakan kesiapan menanggulangi sisa ganti ruginya. Hanya saja, dalam proses penjalanan tidak sesuai rencana. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah telah mengalokasikan dana ganti rugi jembatan melalui APBD induk 2017.

“Saya kurang tahu apa kendalanya. Tapi kalau tidak bisa tahun ini, pembayaran akan ditunda tahun depan. Nomenklatur anggaran telah kami alokasikan. Kalau berkasnya memenuhi persyaratan, uang ganti rugi bisa dibayarkan bulan Januari,” kata mantan Kabag Keuangan ini.

Mantan Sekretaris Korpri Sultra ini memastikan pembayaran ganti akan dituntaskan kali ini. Apalagi anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kalkulasi sisa ganti rugi sebesar Rp 5 miliar. Di sisi lain, ada keinginan KemenPU-Pera untuk tetap menganggar pembebasan lahan jembatan Bahteremas ini. Makanya, Pemprov akan memastikan hal itu. Bila dananya akan diambil alih, anggaran yang terlanjur dialokasikan akan dialihkan. Terlebih ada beberapa lokasinya masih harus dibebaskan.

“Molornya pembayaran ganti rugi ini, tidak sepenuhnya karena pemerintah. Keterlambatan ini juga disebabkan respon warga. Terutama dalam melengkapi dokumennya. Kalau akta kepemilikan lahan dan bangunnya sudah lengkap, tinggal dikoordinasikan ke Biro Pemerintahan. Nantinya, berkasnya akan diproses,” kata ponakan mantan gubernur Sultra, La Ode Kaimoeddin. (c/mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top