Pengumuman Hasil Seleksi GTT dan Bidan PTT Ditunda – Kendari Pos Online
Metro Kendari

Pengumuman Hasil Seleksi GTT dan Bidan PTT Ditunda

Hj Nur Endang Abbas

Hj Nur Endang Abbas

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI–Guru Tidak Tetap (GTT) dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat jalur khusus tahun 2016 ini harus sedikit bersabar. Hasil seleksinya belum bisa diproses. Pemerintah pusat terpaksa menunda proses pengangkatan mereka sebagai PNS karena negara mengalami keterbatasan anggaran. “Untuk sementara, masih ditangguhkan. Sampai saat ini, pusat belum memberi keputusan. Dalam rapat beberapa waktu lalu di Jakarta, lembaga pusat baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum memberi kepastian,” beber Hj. Nur Endang Abbas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra ini, Selasa (20/12).

Saat ini kata mantan Sekretaris Bappeda Sultra, proses pembahasannya masih dikonsultasikan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Konsekuensi penambahan PNS baru, katanya akan berimbas pada porsi belanja negara. Apalagi pemerintah berencana membuka perekrutan tenaga baru jalur ikatan dinas maupun formasi honorer. Makanya, hal ini tengah dikalkulasi sehingga tidak membebani APBN. Selain anggaran, pengangkatan GTT dan Bidan PTT tersandung aturan. Dalam UU ASN nomor 5 tahun 2015 maupun Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2013, PNS baru harus berusia 18 sampai 35 tahun. Sementara peserta yang mengikuti seleksi ada yang berumur lebih dari 35 tahun. Makanya, masih terus dipertimbangkan. Untuk bisa merekrut mereka, aturannya harus direvisi. Dengan begitu, undang-undang dibawahnya tinggal menyesuaikan.

“Meskipun belum jelas, kemungkinan tahun 2017 akan tetap diakomodir. Pusat menjamin tahapan seleksi ini tetap berlanjut. Makanya, Pemda diminta menunggu,” jelas mantan Ketua KNPI Sultra itu. Untuk proses pengangkatannya kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPP-KB) Sultra ini, tetap melalui masing-masing kementerian. Untuk GTT menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sementara Bidan PTT domain Kementerian Kesehatan. Sebab sejak awal pelaksanaannya, pemerintah daerah memang tidak dilibatkan. Namun bila diminta, ia siap memfasilitasi. (mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top