Rp 21,397 T APBN 2017 ke Sultra, tapi DIPA Sultra Defisit 13 Persen – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Rp 21,397 T APBN 2017 ke Sultra, tapi DIPA Sultra Defisit 13 Persen

Gubernur Nur Alam saat penyerahan DIPA bagi instansi vertikal di Aula Bahteramas, Senin (19/12).

Gubernur Nur Alam saat penyerahan DIPA bagi instansi vertikal di Aula Bahteramas, Senin (19/12).

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA-–Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan ke Sulawesi Tenggara mencapai Rp 21,397 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 5,928 triliun untuk Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA), Dana Desa Rp 1,482 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 13,957 triliun. DIPA Sultra defisit sekira 13 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp 6,671 triliun.

Penyerahan APBN 2017 berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra yang lakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Marni Misnur kepada Gubernur Sultra Nur Alam dan kepala daerah lainnya, kemarin (19/12). Selain kepala daerah, pimpinan lembaga vertikal juga hadir menandatangani penyerahan APBN tersebut.

DIPA 2017 terbagi pada 4 item penganggaran yakni dana dekonsentrasi Rp 184,99 miliar (45 satuan kerja), tugas perbantuan Rp 373 miliar (20 satuan kerja), kantor daerah/kantor vertikal Rp 3,417 triliun (352 satuan kerja) dan kantor pusat Rp 1,952 triliun (17 satuan kerja). Meskipun mengalami penurunan, namun secara efektivitas terbilang berkualitas. Tahun 2017, dipastikan tidak ada anggaran yang tersaving. Padahal tahun ini, sekitar Rp 300 miliar yang tersimpan.

Kota Kendari merupakan penerima DIPA terbesar. Daerah yang dipimpin Asrun ini memperoleh anggaran sebesar Rp 2,709 triliun. Disusul Pemprov Sultra yang hanya Rp 1,598 triliun. Untuk Buton, Muna, Kolaka, Konawe Selatan (Konsel), Wakatobi, Konawe, dan Baubau berada dikisaran Rp 100 miliar – Rp 200 miliar. Sementara 9 daerah lainnya berada di bawah Rp 100 miliar. Dua daerah penerima DIPA terkecil yakni Konawe Kepulauan (Konkep) Rp 9,245 miliar dan Buton Selatan (Busel) RP 9,936 miliar.

Anggaran DIPA ini belum termasuk dana transfer daerah dan Dana Desa (DD) tahun 2017 yang mencapai Rp 15,439 triliun. Dana ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 254 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp 205 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 10 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 1,55 triliun, DAK-nonfisik Rp 1,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 149 miliar serta Dana Desa Rp 1,482 triliun. “Kebijakan penganggaran tahun ini dianggap lebih efektif,” ujar Marni Misnur, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Sultra usai penyerahan DIPA Sultra, Senin (19/12).

Sayangnya, ia tidak bisa merinci peritemnya. Apalagi acara penyerahan DIPA ini bukan hanya bagi pemda, namun juga pada instansi vertikal. Namun ia memastikan DIPA ini sekaligus penyerahan DBH, DAK, DAU, DID dan pos anggaran lainnya. Khusus DID, terdapat 8 pemda yang mendapat kucuran dana dari pusat. Namun nominal terbesar untuk Pemprov dan Konawe yang masing-masing Rp 52,55 miliar dan Rp 52,01 miliar. Sementara Buton, Kendari, Baubau, Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara (Kolut) Rp 7,5 miliar.

Gubernur Sultra, H Nur Alam berharap penyerapan anggaran ini bisa dimaksimalkan. Dengan begitu, pemerintah tidak lagi mengulang kesalahannya sehingga berbuntut pada pemotongan anggaran. Apalagi pemangkasan anggaran cukup mengganggu kinerja. Tahun ini, Pemprov harus kehilangan anggaran sebesar Rp 200 miliar. Demikian halnya, dengan daerah lain turut kena imbas. Untuk itulah, pemerintah harus lebih fokus dalam mengoptimalisasi serapan anggaran.

Tidak hanya menyangkut serapan anggaran kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra, namun juga mengenai penggunaan anggarannya. Sebab hal ini berhubungan dengan laporan pertanggungjawabannya. Makanya, pengelolaan anggaran harus mengedepankan transparansi dan akuntabiltas. Apalagi hal ini berimbas pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Saat ini, pemerintah tengah getol-getolnya membenahi sistem pengelolaan keuangannya sehingga raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa dipertahankan.

“Raihan opini BPK-RI itu mencerminkan gambaran tata kelola keuangan. Bila laporannya baik, maka sulit mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Tapi kalau tidak, maka ada masalah yang harus diselesaikan. Sebagai penanggungjawab anggaran, kepala daerah harus mampu memenej tata kelola keuangan dan birokrasi. Makanya, harus dipastikan pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntablitas,” jelas mantan Ketua DPW PAN Sultra. (Amal)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top