Mubar dan Busel, Daerah Terendah Serap APBD 2016 – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

Mubar dan Busel, Daerah Terendah Serap APBD 2016

Acara penyerahan DIPA oleh Gubernur Sultra kepada instansi vertika dan pemerintah kabupaten kota se Sultra di Aula Bahteramas, Senin (19/12).

Acara penyerahan DIPA oleh Gubernur Sultra kepada instansi vertika dan pemerintah kabupaten kota se Sultra di Aula Bahteramas, Senin (19/12).

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI-Serapan APBD di Pemkab Muna Barat (Mubar) dan Buton Tengah (Buteng) cukup memperihatinkan. Buteng baru mencapai 45 persen, sementara Mubar baru mencapai 18 persen. Pj Bupati Mubar, Ronny Yakob Laute mengaku minimnya daya serap anggaran pusat disebabkan keterlambatan penetapan APBD Mubar. Ketidakhamonisan pejabat bupati sebelumnya dan DPRD Mubar memicu pembahasan APBD tahun 2016 molor dan berakhir deadlock. Makanya, anggarannya baru bisa ditetapkan pada bulan Juli lalu. Itupun harus melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Akibatnya, pagu APBD harus merujuk pada tahun anggaran 2015.

“Saya kira, semua tahu kendala yang terjadi di Mubar. Kami hanya melanjutkan yang telah ada. Namun angka 18 persen sudah terkoreksi. Saat ini, capaian realisasi APBN sudah naik menjadi 26 persen. Namun angka ini tidak mencerminkan serapan sebenarnya. Pasalnya, nilai serapan fisik telah mencapai 35 persen. Ini artinya, masih banyak anggaran yang belum dicairkan. Para kontraktor belum mencairkan anggarannya,” jelas Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Sultra ini disela-sela rapat evaluasi serapan APBN 2016, Senin (19/12).

Sementara itu, Pj Bupati Buteng, Ali Akbar mengklaim realisasi serapan anggaran sudah naik lebih dari 10 persen. Bila sebelumnya hanya 45 persen, kini sudah mencapai 57 persen. Angka ini masih akan terus meningkat. Apalagi proyek-proyek yang dikerjakan tahun ini sudah banyak yang rampung. Makanya, pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya dari SKPD mulai meningkat. Pihaknya telah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM)-nya.

Minimnya daya serap lanjut mantan Sekretaris Korpri disebabkan ketidaksigapan SKPD. Selama ini, SKPD lebih bersikap menunggu. Makanya, ada beberapa SKPD yang daya serapnya kecil lantaran proses lelang terlambat. Namun setelah ditanganinya, ia meminta SKPD lebih proaktif. Secara perlahan, daya serapan mulai menunjukan perbaikan. Bukan hanya itu, keterlambatan atau perubahan juknis menjadi kendala lainnya. Apalagi juknis baru diterbitkan pada semester. Makanya, proses pelelangannya ikut molor. (AMAL)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top