100 Izin Tambang Diduga Bermasalah. Simak Nih… – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Hukum & Kriminal

100 Izin Tambang Diduga Bermasalah. Simak Nih…

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra masih kesulitan memetakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sultra yang sudah bersih dari masalah. Sampai hari ini, dari 360 IUP yang diterbitkan, disinyalir masih ada 100 lebih yang belum mengantongi sertifikasi Clear and Clean (CnC). Itupun masih sulit dipastikan karena datanya tertahan di kabupaten/kota, yang meski urusan pertambangan sudah dilimpahkan ke Pemprov, data itu belum juga diserahkan.

download-3

Padahal, sertifikasi CnC itu penting untuk mengetahui ada atau tidaknya IUP yang tumpang tindah dan ijin sesuai peraturan. IUP yang dinyatakan clear and clean(CNC) adalah IUP yang status ijinnya sudah benar ,tidak menyalahi aturan dan wilayah ijin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan /IUP lain dan kawasan konservasi alam.

“Kita makin sulit memastikan data-data itu menyusul adanya beberapa perusahan sudah tidak beroperasi lagi karena IUP-nya sudah berakhir. Maksimal itu IUP berlaku 8 tahun,” jelas Kepala Bagian Mineral dan Batubara (Minerba), Dinas ESDM Sultra, Andi Makawaru saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Ia hanya menyebut, dari 360 IUP tersebar di Sultra, sebagian ada yang hanya izin ekplorasi dan sisanya adalah izin IUP eksplorasi produksi.
Untuk IUP ekplorasi itu sekitar 65 IUP dan IUP ekplorasi produksi itu sekitar 293. Selain itu ada 2 izin pertambangan rakyat di Kabupaten Konawe. Ia mengungkapkan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang mencapati 486 IUP.

Meski demikian, Andi Makawaru juga mengatakan jumlah yang ada saat ini tidak semua beroprasi melakukan eksplorasi ataupun eksplorasi produksi. “Tentunya yang menjadi pertimbangan perusahaan tidak beroprasi itu adalah kondisi dan kemampuan perusahaan. Saat ini IUP yang efektif melakukan operasi itu hanya 23 IUP saja,” jelasnya.

Terkait dengan perusahan yang telah membangun semleter, Andi Makawaru tidak bisa memastikan jumlahnya, karena tentunya sebelum membangun smelter itu harus melihat kapasitas cadangan mineral yang akan dieksplorasi produksi. Kapasitas smelter itu sampe 25 tahun. “Jadi, minimal perusahaan harus mengetahui cadangan mineral yang akan dieksplorasi dapat mencapat 25 tahun. Jika tidak, sangat merugikan bagi perusahaan untuk membangun smelter kalau cadangan mineral tak mencapai 25 tahun,” ujarnya.

Disinggung dengan perusahaan tambang yang belum CnC, Andi Makawaru tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Katanya, saat dulu masih 400 IUP, ada sekitar 200 IUP belum CnC. Sekarang tinggal 360, jadi kemungkinan tinggal 100 IUP yang belum bersih. Kabid Minerba ini menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu berkas-atau data-data perusahaan tambang yang hingga kini masih berada diperintah daerah setempat.

“Untuk melakukan evaluasi harus ada penyerahan resmi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi terkait dengan dokumen-dokumen perusahaan pertambangan. Hingga kini Kabupaten/Kota masih belum menyerahkan data-data itu. Sehingga proses evaluasi ini masih berjalan ditempat,” jelasnya.
Ia menjelaskan pemerintah daerah belum menyerahkan dokumen itu karena masih melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Berdasar UU 23 tahun 2014 urusan pertambangan itu dialihkan menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan perusahan tambang yang bersumber dari penanaman modal asing ini menjadi domain pemerintah pusat. Atas dasar itu, pemerintah daerah menganggap aturan tersebut tidak otonom. Sehingga aturan tersebut masih digugat di MK. Atas dasar gugatan tersebut mereka (Pemda Kabupaten/Kota) belum menyerahkan dokumen-dokumen sebagai dasar melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang,” tegasnya.

“Jadi, meski kita diberi wewenang oleh UU namun apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota juga dilindungi UU. Untuk itu kita masih menunggu keputusan dari gugatan tersebut sebelum melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang belum cnc,” imbuhnya.

Andi Makawaru mengatakan pihaknya melalui Kementerian ESDM sudah menyampaikan kendala-kendala dalam melakukan evaluasi terhadap pertambangan tersebut. “Keluh kesah itu juga sudah disampaikan ke Kemendagri. Hasilnya disepakati tanggal 2 Januari 2017 Kemendagri meminta Pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti agar dokumen itu dapat diserahkan. Namun, malasalahnya sekarang, Kemendagri juga belum memberikan surat turunannya ke Bupati dan Wali Kota,” paparnya.

“Jika hal itu sudah terealisasi maka kita bisa melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan. Kita dapat memetakan perusahaan tambang yang belum cnc,” pungkasnya. (yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top