Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Bandara HO 2013, Bebas – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Bandara HO 2013, Bebas

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Dua terdakwa kasus dugaan korupsi retribusi Bandara Haluoleo (HO)  tahun 2013 mendapat hadiah dari Pengadilan Tipikor Kendari. Kepala UPTD Bandara HO, Samsir Sirali dan Kepala Seksi (Kasi) Operasional, Ibrahim divonis bebas dalam kasus tersebut. Mereka dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

download-1

“Menyatakan kedua terdakwa (Samsir Sirali dan Ibrahim) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyelewengkan keuangan negara. Dibebaskan dari dakwaan JPU dan dikeluarkan dari tahanan,” kata Majelis Hakim Andri Wahyudi SH saat sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi retribusi Bandara Haluoleo 2013 di Pengadilan Tipikor Kendari, kemarin (15/12).

Andri Wahyudi menganggap, unsur dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi. Pada pasal 2 dan pasal 3, unsur tersebut menurut Andri tidak terpenuhi secara Yuridis. Apalagi tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut. Dia berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga keduanya dapat dibebaskan dari tahanan. “Setelah putusan ini, JPU boleh mengajukan upaya hukum,” kata Andri.

Kedua terdakwa Samsir Sirali dan Ibrahim merupakan rentetan kasus yang sama. Hanya saja dalam persidangan, berkas mereka dipisah. Sehinga dalam sidang persidangan kemarin, kedua terdakwa diputus pada waktu berbeda. Tetapi sukses. Kedua terdakwa ini dinyatakan tidak bersalah. Jaksa penuntut umum (JPU), pada perkara Samsir Sirali, Key Zulkarnain SH mengatakan pihaknya siap mengajukan upaya hukum melalui kasasi dalam waktu dekat. “Kami akan segera mengajukan permohonan kasasinya,” ujar jaksa Kejari Konsel ini.

Dalam perkara serupa JPU Ibrahim, Dita SH juga bakal mengajukan kasasi dari putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari. Upaya hukum tersebut ditempuh oleh jaksa karena dianggap tidak sesuai dengan hasil dakwaan mereka.

Penasehat hukum Samsir Sirali, Muamar SH mengatakan sejak awal tak sepakat pada kasus ini untuk dimajukan ke meja hijau. Menurut dia, JPU seharusnya mempertimbangkan bahwa hasil audit BPKP tidak memenuhi unsur. Jika dilihat, BPKP melakukan audit berdasarkan BAP, bukan berdasarkan perhitungan di lapangan. “Apalagi waktu tuntutan, JPU menunjukan sikap yang tidak konsisten. Dalam dakwaan JPU mendakwa klien saya dengan kerugian negara Rp 2 miliar. Eh belakangan tuntutan pekan lalu, berbeda. Yakni kerugian negara Rp 186 juta,” kata dia.

Sementara Penasehat Hukum Ibrahim, Herdin Jaya SH mengatakan putusan hakim sudah sesuai. “Coba kita lihat kasus ini. Posisi pak Ibrahim sebagai Kasi Operasional Bandara, sebenarnya tidak bersentuhan dengan persoalan pungutan retribusi . Pengelolaan retribusi itu bersumber dari Dinas Perhubungan, hanya saja UPT yang melaporkan. Jadi kalau stiker habis, maka pihak Dinas menyuplai,”katanya. (ade/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top