Stop Eksploitasi Perempuan dan Anak – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

Stop Eksploitasi Perempuan dan Anak

Endang Sri Wardani, S.Kom.,MM (Kemen PP dan PA RI), kedua dari kiri, tengah menjawab pertanyaan dari peserta diskusi dalam kegiatan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaK, diruang Konawe, Same Hotel Kendari, Rabu (14/12).Foto LM Syuhada RIdzky/Kendari Pos

Endang Sri Wardani, S.Kom.,MM (Kemen PP dan PA RI), kedua dari kiri, tengah menjawab pertanyaan dari peserta diskusi dalam kegiatan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaK, diruang Konawe, Same Hotel Kendari, Rabu (14/12).Foto LM Syuhada RIdzky/Kendari Pos

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI–Angka tindak kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan dari pemerintah dinilai menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Sultra, dr. H Zuhuddin Kasim, MM.

Kata dia, untuk meningkatkan partisipasi itu, pihaknya telah menggandeng Deputi Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membentuk forum komunikasi antar lembaga. “Forum ini sangat penting untuk digagas dan dibentuk dengan melibatkan masyarakat yang masih sangat memprihatinkan,” Zuhuddin Kasim saat memberikan pengarahan di hadapan peserta forum diskusi, Rabu (14/12).

Menurutnya, melalui forum atau lembaga masyarakat yang terbentuk itu nantinya, maka penerapan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, PP nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, serta PP nomor 5 Tahun 2014 soal syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi dapat disosialisasikan pada seluruh khalayak masyarakat. “Kita kerjasama untuk itu, supaya eksploitasi terhadap perempuan dan anak itu bisa dihentikan,” ajaknya.

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endang Sri Wardani mengatakan pembentukan forum komunikasi itu akan membantu pemerintah daerah dan pusat menumbuh kembangkan partisipasi dan peran masyarakat dalam memberdayakan perempauan dan melindungi anak. “Dari 252, 035 juta jiwa penduduk Indonesia, 47, 75 persen terdiri dari perempuan dan sepertiga jumlah penduduk adalah usia anak. Dari jumlah tersebut kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 293.220 kasus di tahun 2016,” ungkapnya.

Begitu juga dengan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016 ini mencapai 5066 kasus. “Inilah contoh kongkrit yang sangat memprihatinakan. Karena itu lembaga masyarakat diperlukan untuk bersama pemerintah membantu program pemerintah dalam upaya Akhiri Kekerasan pada Perempuan dan anak, Akhiri Perdagangan Manusia dan Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan,”terangnya. (elyN)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top