Pilkada 2017, Sultra Diprediksi Berpotensi Bermasalah – Hacked by TryDee
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pilkada 2017, Sultra Diprediksi Berpotensi Bermasalah

Nelson Simanjuntak

Nelson Simanjuntak

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Pilkada Muna ternyata cukup lekat diingatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Masalah yang mendera pencarian kepala daerah di wilayah itu sejak akhir 2015 dan berlanjut hingga pertengahan 2016, jadi catatan khusus institusi tersebut. Sultra pun digolongkan sebagai daerah dengan potensi munculnya masalah dalam Pilkada 2017 nanti.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak dalam acara DKPP Outlook 2017 Refleksi dan Proyeksi Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Rabu (14/12). Menurutnya, masyarakat Sultra memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hanya saja penyaluran tempat kerja profesional sangat sedikit. Maka kecenderungan untuk bersaing dan banyak intrik, akhirnya yang menonjol.

“Saat perekrutan anggota Bawaslu pusing kita. Banyak masalah yang harus kita hadapi,” katanya.

Termasuk saat pemilu, di Sultra grade sumber daya manusia tinggi maka persaingannya ketat dan cenderung curang. Makanya, ia membuat asumsi bahwa Pilkada 2017 nanti, Sultra menjadi salah satu daerah yang berpotensi menimbulkan masalah. Mengingat ada pengalaman sebelumnya saat Pilkada Muna yang harus berulang kali sampai menetapkan bupati definitif.

“Semua daerah ada potensi konflik. Selama penyelenggara bekerja dengan baik biasanya tidak terjadi konflik. Tapi kalau mereka membiarkan masalah berlarut-larut maka mudah sekali terjadi konflik. Begitu juga di Sultra,” katanya. Khusus Indeks kerawanan kata dia menjadi peringatan dini bagi pengawas untuk melakukan tindakan sejak dini.

Nelson menambahkan, banyaknya pengaduan masalah Pemilu karena adanya kecenderungan bila Paslon tidak puas dengan hasil pemilu maka membalas dendam dengan penyelenggara. Tapi tidak bisa dipungkiri banyak penyelenggara pemilu yang perilakunya tidak sesuai dengan kode etik. Kata dia, sebenarnya pihaknya tidak mempredikasi daerah mana yang akan konflik. Tapi lembaganya membuat indeks proyeksi berdasarkan pengalaman masa lalu.

Sementara itu, dalam catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), penyelenggara Pemilu di Sultra cukup banyak masalah. Dalam catatan lembaga ini, sepanjang tahun 2016 ini, mulai Januari hingga Desember, ada 22 perkara yang dilaporkan ke pengawas para komisioner itu. Bumi Anoa pun masuk dalam daftar 5 besar dalam hal jumlah aduan masalah Pemilu terbanyak di Indonesia.
Sultra hanya kalah oleh Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Papua yang lebih banyak sedikit masalahnya.  Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Buton menempati peringkat ke tiga dengan jumlah pengaduan terbanyak yakni  tujuh. “Nias Selatan dan Manado yang menempati peringkat pertama dan kedua,” kata anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, kemarin.

Di tempat yang sama, Ketua DKPP RI, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan komisioner penyelenggara pemilu yang tersandung persoalan hukum harus diberhentikan.

Kerawanan Pilkada kata dia jangan hanya dilihat dari sudut pandang negatif mesti dinilai dari sisi positif juga. Banyaknya pengaduan karena masyarakatnya egaliter atau sangat aktif.

Bila menilai dari sudut pandang negatif, kata dia, keaktifan warga itu harusnya melaporkan sesuai dengan prosedur. Pasangan Calon (Paslon) atay pihak lain yang punya kepentingan dalam pesta demokrasi dan melapor ke DKPP  merupakan langkah yang tepat.
“Banyaknya pengaduan jangan dilihat secara negatif. Tapi itu gambaran aktifnya masyarakat dan tidak mendiamkan masalah yang ada,” katanya.

Dengan adanya pengaduan maka ada kesempatan untuk memperbaikinya melalui persidangan terbuka di DKPP. Semoga pengaduan menjadi pengalaman agar penyelenggara bekerja lebih baik.

“Bekerja dengan baik saja masih dilaporkan. Apalagi kalau bekerja tidak baik,” tandasnya.

Penyelenggara harus melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan prosedur, sehingga tidak menimbulkan masalah. “Semua pihak yang dirugikan oleh penyelenggara pemilu dianjurkan untuk aktif berapartsipasi melakukan pengawasan. Semua pihak boleh melapor, bahkan wartawan pun boleh melaporkan dan kita akan layani. Kalau sudah memenuhi syarat maka kita akan sidang,” ujar guru besar ilmu hukum tata negara itu.(dan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top