Dua Anggota KPU Konsel Ditahan, Kajari Pastikan Tiga Lainnya akan Menyusul – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Dua Anggota KPU Konsel Ditahan, Kajari Pastikan Tiga Lainnya akan Menyusul

Kajari Konsel, Abdillah, MH

Kajari Konsel, Abdillah, MH

kendaripos.fajar.co.id,ANDOOLO—Ironis memang. Hanya gara-gara duit Rp 270 jutaan, lima anggota KPU Konawe Selatan (Konsel) kini jadi tersangka korupsi. Dua diantaranya bahkan sudah lebih awal dijebloskan ke tahanan, yakni Aswan dan Nuzul Qadri. Sedangkan tiga koleganya, yakni Jabal Nur, Sutamin Rembasa dan Yusran, tak lama lagi menyusul ke hotel prodeo. Kelimanya disangka memanipulasi dana yang disiapkan untuk rental kendaraan dinas.

“Tunggu dulu berkasnya rampung, baru kita tahan. Kebetulan sekarang mereka (tiga anggota) masih kami anggap kooperatif,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Konsel Abdilah SH, Gedung Kejati Sultra, usai mengikuti rapat kerja tehknis (Rakernis) untuk seluruh Kejari daerah. Kamis (14/12). Abdillah menjelaskan, berkas ketiga tersangka itu masih dalam proses perampungkan saat ini oleh penyidik di Kejari Andoolo.

Katanya, dalam waktu dekat berkas tersebut akan rampung lalu dilimpahkan ke penuntut umum. Setelah dinyatakan lengkap, dalam proses tahap II nanti, biar JPU yang melakukan penahanannya. “Setelah rampung, baru dilaksanakan penahanan,” ulang Abdillah. Ia mengaku tak begitu buru-buru akan melakukan penahanan karena nanti bisa mempersulit jaksa bila membutuhkan tambahan informasi dan keterangan dari ketiga komisioner tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya penyidik Kejari Konsel telah menetapkan lima komisioner KPUD Konsel dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan keuangan negara dalam kegiatan pengelolaan dana hibah Pilkada tahun 2015 lalu, berupa biaya sewa (rental mobil) kendaraan sebanyak 6 unit. Sebagai “hadiah” hari Anti Korupsi, 8 Desember lalu, Kejari Kendari menjebloskan Nuzul Qadri dan Aswan lebih awal ke tahanan.

Perkara ini berawal dari kasus sewa mobil alias rental yang diduga kuat modusnya fiktif. Duitnya diterima, mobilnya tak jelas bagaimana statusnya. Sejak pertengahan Maret 2016 pengusutan kasus ini sudah dimulai jaksa. Kecurigaan itu berawal saat para komisioner buru-buru mengembalikan duit ke bendahara KPU, 8 Maret lalu, masing-masing sebesar Rp 54 Juta. Padahal, hasil audit BPK yang menemukan kejanggalan soal rental mobil itu sudah lama disampaikan.

Uang tersebut dikembalikan, setelah adanya laporan di Kejari terkait rental mobil fiktif. Padahal seharusnya proses kontrak dalam rental mobil tersebut dibayar perbulan, namun hasil kesepakatan komisioner dan sekertaris, uang rental dibayarkan sekaligus untuk sewa terhitung 1 Mei-Desember 2015, sehingga dibayarkanlah masing-masing komisioner Rp 54 juta, dengan mencairkannya sekaligus. Andai saja uang tersebut dikembalikan setelah ada hasil audit BPK, bendahara bisa saja membuat laporan berita acara pengembalian. Tapi karena sudah dipertanggung jawabkan 2015 lalu, bendahara bingung mau dikembalikan kemana.

Diawal pemeriksaan perkara ini, jaksa memang sudah mendapatkan keganjilan dalam pencairan anggaran tersebut, sebab dari keterangan komisioner dan bendahara kala diperiksa terdapat perbedaaan. Pasalnya, bagaimana bisa dana pencairan dipegang komisioner, bukan oleh bendahara.

Ketua KPU Jabal Nur sempat menepis kabar soal dugaan korupsi ini kala pertama mencuat di media. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang fiktif dalam kasus rental mobil itu. Duitnya ada, dan mobilnya juga ada. Jabal mengaku bahwa mobil digunakan untuk operasional berbagai kegiatan Pilkada termasuk melakukan monitoring bersama Kapolres dan Pj Bupati Konsel, kala itu. Ia juga menegaskan bahwa uang rental itu tidak pernah mereka kembalikan ke bendahara, seperti kabar yang mencuat.

Yang benar, bila memang itu dilarang, atau ada aturan yang tidak membolehkan komisioner menyewa mobil untuk operasional, maka mereka siap mengembalikan. “Tapi kami cek di Permendagri nomor 51 tahun 2015, boleh kok rental mobil,” kata dosen non aktif IAIN Kendari itu.  Tapi setelah mereka melakukan konsultasi ke KPU Sultra, mereka disarankan untuk mengembalikan dana itu daripada jadi masalah nanti, meskipun mereka sudah merental mobil. Padahal, kata Jabal, uang Rp 54 juta tiap komisioner itu bukan hanya sewa pakai, tapi sudah termasuk uang bensin, pajak dan administrasi lainnya.

Jabal juga meluruskan soal audit BPK. Menurutnya, lembaga itu belum pernah melakukan audit karena aturanya memang anggaran Pilkada baru bisa diperiksa setelah tiga bulan pascapilkada, dimana KPU membuat laporan pertanggungjawaban. Ia bersama komisioner lainnya, tidak pernah memaksa bendahara untuk menerima pengembalian duit rental, karena memang mereka belum mengembalikan.

Sayangnya, penjelasan Jabal Nur itu agaknya tidak cukup kuat untuk meyakinkan jaksa. Ia bersama empat koleganya sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Agustus 2016 lalu dan kini sedang menunggu proses hukum selanjutnya. Dari kasus itu, negara diduga rugi sekitar Rp 270 juta, yang merupakan akumulasi dari dana hibah yang diporsikan masing-masing ke lima komisioner. Yakni, Rp 54 juta per komisioner.(ade)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top