APBD Sultra 2017 Defisit Rp 50 M – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

APBD Sultra 2017 Defisit Rp 50 M

ILUSTRASI APBD. Kendari Pos

ILUSTRASI APBD.

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Setelah melalui proses pembahasan tanggal 6 Desember lalu, draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 akhirnya disepakati. Kesepakatan itu ditandatangani Gubernur, H. Nur Alam dan Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh, Selasa (13/12). Sesuai kesepakatan, rancangan KUA-PPAS ini akan diajukan untuk penyusunan APBD induk tahun 2017.

Dalam draf yang disepakati, postur anggaran Pemprov Sultra mengalami defisit Rp 50 miliar. Jumlah ini jauh dari perkiraan awal yakni Rp 300 miliar. Itu setelah Pemprov mempeketat penggunaan anggaran terutama untuk belanja pegawai. Target pendapatan daerah para tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 30,22 persen. Dari Rp 2,4 triliun, naik menjadi Rp 3,545 triliun. Sementara untuk kebijakan belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,595 triliun.

Peningkatan pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan. Anggaran ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak atau bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Persentase kenaikannya mencapai 51 persen atau sebesar Rp 928 miliar menjadi Rp 2,748 triliun. Di sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan Rp 743 miliar. Sumber penerimaan daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun pendapatan lain-lain yang sah.

“Target pendapatan daerah ini juga diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 52,55 miliar. Jumlah ini masih ditambah penerimaan pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp 159 miliar,” kata Syamsul Ibrahim, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra saat membacakan salinan kesepakatan, Selasa (13/12). Untuk belanja pemerintah kata legislator PAN ini, diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah. Namun tetap mempertimbangkan kewenangan Pemprov Sultra sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014. Selain itu, untuk membiayai program atau kegiatan yang sifatnya proritas utama serta mendukung operasional SKPD. Namun untuk diakomodir, SKPD wajib memenuhi kewajiban maupun targetnya. Sebab pelaksanaan program harus terus berkesinambungan.

Menyangkut pembiayaan daerah lanjut anggota Komisi II, terbagi dalam dua komponen yakni penerimaan dan pembiayaan daerah. Untuk penerimaan dimaksudkan menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2016 yang berasal dari proyak-proyek yang belum tuntas. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok hutang. Total penerimaan pembiayaannya sebesar Rp 159 miliar. Sementara komponen pengeluaran Rp 109 miliar untuk investasi di Bank Sultra, BPD Bahteramas Rp 32 miliar dan pembayaran pokok hutang Rp 77 miliar.

“Secara keseluruhan pembiayaan Rp 159 miliar. Hal ini diarahkan untuk menampung Silpa tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari pelampauan penerimaan dana perimbangan, hibah pemerintah pusat dan sisa penghematan belanja pegawai, belanja modal dan belanja tak terduga,” jelasnya. Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh meminta dukungan SKPD terutama dalam menghadiri pembahasan anggaran. Apalagi prosesnya sudah masuk tahapan yang sifatnya teknis sehingga sangat urgen. Makanya, para pimpinan SKPD diminta hadir. Terlebih kesepakatan KUA PPAS ini akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik untuk tahun anggaran 2017.

“Rancangan ini masih akan dibahas secara mendalam oleh tim anggaran legislatif dan pemerintah. Pembahasan ini dilakukan melalui beberapa tahap antara lain dari tingkat fraksi, rapat kerja empat komisi dengan mitra terkait, dan pembahasan intern badan anggaran. Selanjutnya pembahasan di banggar untuk merumuskan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi antara berbagai kebijakan, menentukan prinsip dan kebijakan penyusunan APBD,” pungkasnya. (Amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top