3 Alasan Kuat Mengapa Dahlan Harus Dibebaskan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

3 Alasan Kuat Mengapa Dahlan Harus Dibebaskan

dari Kiri Faisol Bahri, Abraham Samad, Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra dan  Effendi Gozal ikut hadir dan memberi dukungan moril kepada Dahlan Iskan pada sidang ketiga di Tipikor Juanda, selasa (13/12).  Ghofuur Eka/ jawapos

dari Kiri Faisol Bahri, Abraham Samad, Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Gozal ikut hadir dan memberi dukungan moril kepada Dahlan Iskan pada sidang ketiga di Tipikor Juanda, selasa (13/12).
Ghofuur Eka/ jawapos

kendaripos.fajar.co.id,SURABAYA—Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi saksi ketulusan para tokoh antikorupsi dalam memberikan dukungan moral kepada Dahlan Iskan. Selasa (13/12) Dahlan memang sedang menggugah hati nurani hakim melalui pembacaan penolakan atas dakwaan (eksepsi) jaksa yang menuduhnya berbuat korupsi.

Korupsi atas restrukturisasi aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim yang terjadi 16 tahun lalu Eksepsi dibacakan sendiri oleh Dahlan Iskan yang kemudian dilanjutkan oleh kuasa hukumnya. Suasana haru meliputi wajah-wajah pengunjung sidang. Termasuk para tokoh antikorupsi yang hadir seperti Abraham Samad (mantan ketua KPK), Effendi Gazali (pakar komunikasi politik Universitas Indonesia), dan Faisal Basri (ekonom).

Para tokoh tersebut secara khusus datang ke pengadilan tipikor untuk memberikan dukungan moral kepada Dahlan. Mereka tidak yakin mantan menteri BUMN tersebut berbuat korupsi seperti yang dituduhkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. “Sejak dulu Pak Dahlan itu komitmennya tinggi dalam pemberantasan korupsi,” tegas Faisal Basri kepada para jurnalis.

Pria yang pernah didapuk memimpin Tim Antimafia Migas itu ingat betul bagaimana Dahlan sebagai orang pertama yang berani menyampaikan usulan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Sebagaimana diketahui, anak perusahaan Pertamina itu bertahun-tahun dianggap penuh masalah. Bahkan, sempat distigma sebagai sarang mafia migas. Saat menjadi menteri BUMN, Dahlan dengan berani menyampaikan keinginannya untuk membubarkan Petral.

BACA JUGA :  Wapres JK Tak Percaya Dahlan Iskan Korupsi

“Waktu itu, tak ada satu pun pejabat yang berani berkata seperti itu. Jadi, saya selalu terngiang-ngiang dengan pernyataan tersebut,” ujar Faisal. Harapan bisa memangkas mafia migas melalui pembubaran Petral itu akhirnya dilanjutkan Faisal saat dirinya berada dalam tim tata kelola migas.

Senada dengan Faisal, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga tidak percaya dengan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Dahlan. Samad ingat betul bagaimana dukungan Dahlan Iskan dalam pemberantasan korupsi dengan meminjamkan beberapa lantai di gedung Kementerian BUMN untuk kantor pegawai KPK. Saat itu, KPK masih kekurangan tempat. Gedung baru belum terbangun seperti saat ini. Dahlan lantas menawarkan agar pegawai KPK menempati beberapa lantai gedung di Kementerian BUMN. Jika Dahlan tak bersih, tentu dia risi berkantor dengan para pegawai KPK. Meskipun para pegawai KPK yang berkantor di sana bukan para penyidik.

Atas dasar latar belakang Dahlan itulah, Samad menyempatkan mengikuti sidang Dahlan sebagai bentuk dukungan moral. “Agar Pak Dahlan lebih kuat menghadapi cobaan-cobaan ini. Karena untuk menjadi orang baik di negeri ini memang sulit,” ujar Samad.

Pernyataan Samad itu tentu mengingatkan publik bahwa tidak sedikit orang yang berada di garis depan pemberantasan korupsi yang justru dicari-carikan kesalahannya. Samad dan sejumlah pimpinan KPK juga pernah merasakan hal tersebut.

“Kita berharap penegakan hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti. Penegakan hukum tidak boleh didasari pada kebencian, dendam, dan bahkan balas dendam,” tegas Samad. Menurut dia, jika penegakan hukum tidak didasarkan pada fakta dan alat bukti, dengan sendirinya kesewenang-wenangan itu akan tampak. Samad berharap penegak hukum yang menangani kasus Dahlan benar-benar firm. Bekerja menjalankan persidangan dengan alat bukti dan fakta-fakta hukum.

BACA JUGA :  Bila Kimia Kawin Metalurgi Di Kepala Sungging

Effendi Ghazali juga menyerukan kepada penegak hukum agar berpikir benar dan jernih. Kedatangannya bersama para tokoh antikorupsi tak hanya untuk memberikan dukungan moral kepada Dahlan. Tapi, juga kepada para majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. “Ini dukungan moral buat hakim juga untuk berpikir secara bebas dan benar. Jangan takut ber­pikir dan berbicara benar,” ujarnya.

Apalagi yang dituduhkan kepada Dahlan sebenarnya sepele dan sudah terjawab. Dia mencontohkan tidak adanya izin dari DPRD Jawa Timur untuk melepas aset PT PWU. Padahal, faktanya ada surat persetujuan yang ditandatangani ketua DPRD Jatim saat itu.

Effendi lantas mencontohkan tindakannya ketika diminta terlibat dalam tim pencari fakta kasus Freddy Budiman. “Semuanya saya ungkap blak-blakan saja dan memang nyata-nyata tidak benar,” ucapnya. Dia menduga, jika memang terjadi penzaliman pada kasus Dahlan, pelakunya pasti hanya level tanggung-tanggung. Dia tidak percaya aktor di balik penzaliman itu selevel presiden. “Tidak mungkin kalau ini Jokowi. Levelnya ini yang tanggung-tanggunglah. Tapi, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu (penzaliman),” imbuhnya.

Sidang Dahlan kemarin memang dijubeli pengunjung. Selain tokoh-tokoh, para Dahlanis juga berbondong-bondong memberikan dukungan moral kepada idolanya tersebut. 

BACA JUGA :  Profesor Jangkung Pembina Ahli Indonesia

Berikut 3 Alasan Mengapa Dahlan Harus Dibebaskan:

1. Pengadilan tipikor tidak berwenang mengadili perkara PT. 

Objek tanah dan bangunan di Kediri dan Tulungagung tidak termasuk “barang daerah”, tapi merupakan “harta kekayaan perseroan”. Karena itu, segala perbuatan hukum tunduk pada anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Jika terjadi perbuatan melawan hukum, maka masuk ranah pidana umum, bukan delik korupsi.

Selama Dahlan Iskan menjadi direktur utama, PT PWU tidak pernah merugi dan tak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan.

2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. 

Barang bukti diperoleh secara melawan hukum, antara lain akta notaris yang cara mendapatkannya tidak melalui majelis kehormatan notaris.
Terjadi pelanggaran hak asasi karena Dahlan mengajukan saksi meringankan dan ahli, tapi tidak dipenuhi.

3. Surat dakwaan batal atau batal demi hukum.

Tidak semua unsur delik dalam pasal yang didakwakan disebut satu per satu.
Dalam penyusunan dakwaan terjadi penyesatan, yakni jaksa menyebut:
– Tidak adanya izin DPRD Jatim dalam pelepasan aset PWU. Faktanya, ada surat izin dari ketua DPRD Jatim Nomor 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002.

– Tidak adanya tafsiran harga. Padahal, ada appraisal report yang dibuat PT Satyatama Graha Tara.

– Tidak adanya berita acara persetujuan pelepasan aset. Padahal, ada berita acara persetujuan pelepasan atau penjualan yang ditandatangani direktur utama dan komisaris utama.

– Objek yang dijual sebagai aset daerah. Hal itu bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) huruf c dan pasal 13 ayat (1) dan (2) Perda 3/1999 tentang penggabungan lima perusahaan daerah menjadi PT PWU. (rul/bjg/tel/c6)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top