Setara: Prasetyo Lebih Menyerupai Politisi Dibanding Jaksa Profesional – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Setara: Prasetyo Lebih Menyerupai Politisi Dibanding Jaksa Profesional

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan oknum jaksa Kejati Jatim, di sela-sela Rakernas Kejagung, Kamis (24/11).

Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri)

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Setara Institute menilai Jaksa Agung M Prasetyo sampai hari ini belum menunjukkan prestasi apa-apa. Bahkan dia lebih berperan sebagai politisi ketimbang jaksa yang profesional.

“Karena itu kita dari dulu minta Prasetyo diganti. Dia tidak perform. Dia lebih menyerupai politisi dibanding jaksa profesional,” kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, (12/12).

Salah satunya terkait penanganan kasus Dahlan Iskan. Dalam amatannya, mantan menteri BUMN tersebut bolak-balik diperkarakan oleh Kejaksaan tanpa dasar yang kuat.

“Saya tidak ingin menduga-duga, tapi memang dia tidak ada prestasinya. Penanganan kasus besar cenderung dipolitisisasi,” kata Ismail lagi.

Contoh lainnya, merujuk penanganan kasus Setya Novanto “papa minta saham” yang hingga kini menguap tanpa jejak.

Kejaksaan bekerja tidak akuntabel dalam kasus ini, memulai proses pemeriksaan, namun kemudian tanpa pertanggungjawaban.

“Kasus ini enggak tahu progresnya sampai mana,” imbuhnya.

Namun yang paling menjadi sorotan Setara adalah soal penanganan kejahatan HAM masa lalu, terutama kasus penculikan.

Jaksa Agung memiliki wewenang mengusulkan adanya peradilan HAM, tapi Prasetyo bahkan tidak pernah menyatakan bahwa kasus penculikan di P-21 untuk layak dilakukan penyidikan.

Selain itu, hukuman mati, juga menjadi catatan kelam Prasetyo. Sebagai Jaksa Agung, Prasetyo menjalankan banyak hukuman mati di rezim Jokowi, dan melakukannya dengan kontroversial.

Padahal di masa rezim SBY, eksekusi mati dimoratorium. “Eksekusi mati itu pelanggaran kemanusiaan yang fundamental. Sayangnya moratorium ini tidak dilanjutkan Jokowi,” demikian Ismail. (rmol/dil/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top