50 Persen Dana Partai Ditanggung Negara – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

50 Persen Dana Partai Ditanggung Negara

Saut Situmorang

Saut Situmorang

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI–Kajian pendanaan partai politik (Parpol) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah rampung. Rekomendasi pembiayaan partai itu akan diserahkan ke pemerintah akhir bulan. Jika usulan itu diterima, maka 50 persen dana partai akan dibiayai anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Setelah kajian selesai, KPK juga sudah mengundang perwakilan partai untuk membahas pendanaan parpol. Tahap selanjutnya, komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu akan menyerahkan rekomendasi hasil kajian pendanaan partai ke pemerintah.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, rekomendasi itu akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Akhir tahun ini akan kami serahkan rekomendasinya,” terangnya, Senin (12/12).

Selanjutnya, pemerintah akan membahasnya. Dia berharap, hasil kajian yang berisikan pendanaan parpol itu bisa diusukan menjadi peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang (UU). Jika sudah diusulkan menjadi PP atau UU, maka pembehasannya akan bergantung pada DPR RI. “Jadi akan bergantung pada partai juga,” terang Pahala.

Dalam kajian itu, komisi antirasuah melihat secara riil biaya yang dibutuhkan parpol. Baik saat ada pemilihan umum (pemilu) maupun tidak ada pemilihan. Pihaknya pun membagi pendanaan dalam dua bagian. Yaitu, biaya untuk kegiatan 25 persen dan biaya untuk pendidikan 75 persen dari anggaran.

Dalam setahun, 10 parpol di Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp 9,3 triliun. Di tingkat pengurus pusat membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun, provinsi Rp 2,5 triliun, dan di tingkat daerah membutuhkan anggaran sekitar Rp 4,1 triliun. Menurut Pahala, dari 9,3 triliun, pemerintah bisa menanggung 50 persen anggaran, dan 50 persennya akan ditanggung parpol sendiri. “Itu yang kami rekomendasikan ke pemerintah,” terang dia. Saat ini, pemerintah hanya menanggung 0,01 persen, sedangkan 99,9 persen berasal dari dana parpol sendiri.

Dia menyatakan, pendanaan 50 persen tidak dilakukan secara langsung. Namun akan dilaksanakan secara berjenjang dalam waktu 10 tahun. Tapi hal itu bergantung kinerja partai. Jika komponen etik, transparansi, rekrutmen, dan kaderisasi berjalan baik, maka pemerintah bisa memberikan 50 persen anggaran. Rekomenasi anggaran parpol itu bisa dimasukkan melalui revisi PP 5/2009. Jika sebelumnya partai mendapat Rp 105 untuk setiap suara, nantinya partai akan mendapatkan 1.500.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, selain pendapaan parpol, pihaknya juga mengusulkan kode etik partai dan politisi serta rekrutmen partai. Jadi, pendanaan, kode etik dan rekrutmen akan menjadi satu paket. “Kami harap bisa masuk program legislasi nasional (Prolegnas),” terangnya.

Dia menyatakan, jika tidak masuk PP atau UU, maka hasil kajian KPK itu tidak bisa dilaksanakan. Kajian itu bisa diterapkan jika sudah menjadi aturan yang wajib dilakukan. Menurut dia, hasil kajian itu sangat penting. KPK memberi perhatian serius terhadap pembenahan parta. Selain mendapat dana dari pemerintah, partai  dan politisi akan mempunyai pedomen kode etik yang jelas. Mereka mempunyai rambu-rambu dalam melaksanakan tugas. Jika kode etik dipatuhi, maka penyimpangan dan tindak pidana korupsi bisa dicegah. (lum/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top