Keberadaan WNA di Sultra Mulai Meresahkan. Simak Nih… – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Keberadaan WNA di Sultra Mulai Meresahkan. Simak Nih…

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Minimnya pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Sultra menjadi ruang bagi mereka memanfaatkan visa kunjungan untuk mencari kerja. Tingginya mobilitas WNA di Bumi Anoa mulai dirasakan dampaknya. Keberadaan mereka meresahkan masyarakat lokal dalam praktik penyerapan tenaga kerja.

tka

Informasi yang dihimpun, banyaknya WNA yang bekerja di Morosi bahkan membuat masyarakat mulai terintimidasi. Pekerja lokal mulai dipaksa agar bisa menggunakan bahasa Mandarin saat berada di tempat kerja. Bahkan, warga pribumi mulai mendapat tekanan karena cara memerintah para WNA yang nyambi jadi TKA dianggap sangat kasar.

“Mereka sudah mulai mengancam kami. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding warga lokal di lokasi kerja sehingga cukup leluasa mengintimidasi pekerja lokal. Malah mulai berani hendak melakukan kekerasan fisik atau ancam memukul. Waktu ada razia, para pekerja ini bersembunyi karena visa yang digunakan adalah visa kunjungan bukan visa kerja,” ungkap sumber Kendari Pos yang bekerja pada pembangunan pabrik Smelter di Morosi, Kabupaten Konawe, kemarin (6/12).

Selain pekerja lokal yang resah, pemerintah daerah juga merasakannya. Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, HM Saleh Lasata cukup resah dengan keberadaan WNA asal Tiongkok di Sultra. Tidak hanya menyangkut legalitas Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), namun secara perlahan mulai mengancam keberadaan tenaga kerja lokal. Apalagi indikasi keterlibatan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak hanya pada pekerjaan yang sifatnya teknis (ahli), namun juga pekerja kasar. Buktinya, keberadaan TKA di perusahaan yang mempekerjakan orang asing tidak sebanding dengan tenaga kerja lokal.

Mantan Bupati Muna ini mengakui pengawasan TKA di Sultra masih kurang. Katanya, mobilitas orang asing yang masuk-keluarKendari terkadang tidak terpantau. Untuk itulah, ia berharap ada upaya serius menyelesaikan persoalan ini. Terutama dengan membangunan sinergitas antar lembaga. Bukan hanya Disnakertrans dan Keimigrasian, namun juga melibatkan TNI-Polri, Kejaksanaan, Badan Inteligen Negara Daerah (Binda) termasuk pihak perusahaan. Pasalnya, kehadiran mereka berpotensi menimbulkan masalah sosial. Apalagi prilaku para TKA ini terkesan kurang beradaptasi dengan kebiasaan penduduk lokal.

“Saya berharap hal ini menjadi masukan anggota DPD RI. Paling tidak, hal ini bisa menjadi bahan saat penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU). Sebab aturan yang ada saat ini, memungkinkan TKA bebas berkeliaran. Apalagi kewenangan pemda mengawasi TKA sangat terbatas. Hal ini berimbas pada kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang belum optimal,” curhat HM Saleh Lasata saat menerima kunjungan anggota Komite III DPD RI, di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (6/12).

Hingga kini, kata Jenderal Purnawiaran TNI-AD, jumlah TKA di Sultra masih simpang siur. Antara pihak keimigrasian dan Disnakertrans berbeda. Namun, ia cukup memaklumi lantaran tingkat mobilitas TKA melalui Bandara Haluoleo cukup tinggi. Pasalnya, Kendari merupakan daerah transit TKA yang ingin bekerja di Morowali Sulawesi Tengah (Sulteng). Di sisi lain, izin tinggal TKA yang bekerja di proyek pembangunan smelter hanya sebentar antara 1 s.d 6 bulan. Hal ini membuat pemerintah cukup kesulitan melakukan pendataan.

Keresahan yang sama juga diungkapkan sejumlah instansi yang hadir. Mulai dari Imigrasi, Kejaksanaan Tinggi (Kejati), Polda, Disnakertrans hingga anggota DPRD Sultra. Pada dasarnya, mereka sepakat adanya regulasi terbaru terkait pengawasan TKA. Sejak berlakunya UU nomor 6 tahun 2011 tentang perubahan UU nomor 9, kewenangan pengawasan yang dimiliki kepolisian dicabut dan diserahkan sepenuhnya ke Imigrasi. Padahal petugas pengawasan yang dimiliki Imigrasi sangat terbatas.

“Saat ini, kami tidak memiliki data konkret WNA yang berkunjung ke Sultra. Data yang kami miliki berasal dari Imigrasi. Sebab kewenangan kepolisian telah dicabut pasca diberlakukannya UU nomor 9. Namun demikian, kami siap membantu pihak imigrasi dan pemda bisa diperlukan,” kata Kombes Pol Heru Teguh Prayitno, Wakapolda Sultra yang hadir saat kunjungan DPD RI, kemarin.

Ketua Rombongan DPD RI, Charles Simaremare mengaku siap menindaklanjuti berbagai masukan dari pemerintah daerah. Pada masa sidang, hal ini akan dibawa menjadi poin pembahasan. Meskipun kehadiran investor asing bertujuan untuk kemajuan daerah, namun tetap harus mengakomodir kepentingan masyarakat sekitarnya. Makanya, perusahaan harus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah. Bukannya sebaliknya. Hanya karena merasa telah mengantongi izin dari pemerintah pusat lantas mengacuhkan pemda.

“Tentunya, harus ada yang dievaluasi. Terutama dalam mensinergikan pengawasan TKA. Makanya, perlu keterlibatan lembaga lain untuk memback up pihak keimigrasian dan disnakertrans. Apalagi jumlah pengawas pada kedua institusi ini sangat terbatas,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI ini. (mal/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top