Inisiator CFD: Panitia 412 Sombong, Merasa Kuat – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Nasional

Inisiator CFD: Panitia 412 Sombong, Merasa Kuat

Aksi Kita Indonesia di Bundaran HI.

Aksi Kita Indonesia

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Ketua Penyelenggara Car Free Day (CFD) Indonesia Alfred Sitorus menilai penyelenggara aksi Kita Indonesia telah secara sadar melanggar aturan tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebagaimana diatur Pergub DKI Jakarta No 12 Tahun 2016.

Alfred menjelaskan salah satu pelanggaran yang dia soroti selain praktik politik adalah penggunaan genset untuk setidaknya 8 panggung selama aksi.

Penggunaan genset menimbulkan emisi yang membuat polusi udara. Padahal pelaksanaan CFD untuk mengurangi polusi tersebut.

”Sebenarnya PLN bersedia menyediakan suplai listrik. Tapi mereka tetap memakai genset yang menimbulkan emisi kemana-mana. Kami sudah berikan solusi tersebut, namun mereka berdalih, mereka sombong karena merasa kuat. Mereka melanggar regulasi yang sudah ada,” ujar Alfred dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/12).

Alfred menjelaskan sebelumnya pada 29 November 2016 penyelenggara aksi Kita Indonesia sebagai partisipan telah melakukan pertemuan dengan penyelenggara CFD.

Dalam pertemuan sudah dikemukakan regulasi yang harus diikuti sebagai partisipan. Diantaranya ketentuan jumlah massa dan pelarangan kegiatan politik di area tersebut.

”Bahwa pada saat 29 November setiap partisipan lakukan rapat kerja di Dinas Perhubungan. Dalam rapat hadir anggota DPRD DKI dari Nasdem. Saat rapat mereka menurunkan massa, yang berjumlah 350 ribu sampai 450 ribu. Merujuk Pergub 12/2016 pasal 8, ketentuan pengisi HBKB dibatasi 3000 orang, itu dilanggar,” jelasnya.

Pelanggaran lain menurut Alfred adalah kegiatan partai politik dan menyebarkan media promosi berupa brosur selama Aksi Indonesia Kita oleh panitia penyelenggara.

”Pada pasal 7 ayat 2, tidak boleh dimanfaatkan kegiatan partai politik. Pasal 9 bersisi larangan menyebarkan media promosi yang berpotensi menyebabkan sampah beserakan,” lanjut Alfred.

Alfred mendorong agar pelanggaran tersebut dikenai sanksi oleh Plt Gubernur DKI. Meskipun sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi tertulis, namun itu penting untuk pembelajaran bagi masyarakat.

”Apa istimewanya aksi tersebut hingga dilanggar semua aturannya. Ini catatan penting, kami dorong dijatuhkan sanksi meskipun sanksi hanya berupa teguran dan blacklist. Tapi harus tetap dilakukan,” pungkasnya. (dli/dil/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top